1. Dakwaan:

KESATU

Primair

-------  Bahwa terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH selaku (pelaksana kegiatan jasa kontruksi dilapangan) untuk pekerjaan pengadaan langsung  pada Dinas Pendidikan Aceh atas pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kab. Aceh Timur dan Kab. Pidie Jaya tahun anggaran 2020, melakukan sendiri Tindak Pidana, yang turut serta melakukan Tindak Pidana dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS selaku direktur CV. RATU ARIESKA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUCHLIS, S.E.AK., M.M. Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN  selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor : 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020 (terpidana dalam perkara yang sama), saksi  ZULFAHMI BIN M. DZAMIL MAKAM Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terpidana dalam perkara yang sama), saksi RACHMAT FITRI  Kepala Dinas Pendidikan Aceh  selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019 (terpidana dalam perkara yang sama), pada kurun waktu antara bulan Agustus 2020 s/d Bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan melawan hukum,  yaitu:

• Melakukan serangkaian tindakan yang bertentangan dengan hukum karena perolehan 24 paket pekerjaan dengan cara meminta kepada saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS, Mhsc  Bin MUHAMMAD YUS untuk mencarikan paket pekerjaan untuk terdakwa, sehingga kemudian saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS, Mhsc  Bin MUHAMMAD YUS menjumpai Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh an. Teuku NARA SETYA bukan dengan cara yang di atur di dalam ketentuan hukum.
• Tidak mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan.
• Memberikan sejumlah uang kepada pejabat pengadaan barang dan jasa.
• melakukan praktik pinjam perusahaan dengan adanya komitmen fee sehingga pelaksanaan pekerjaan sudah tidak sesuai dokumen kontrak karena yang bertandatangan tidak pernah melaksanakan pekerjaan dan tidak pernah menandatangani dokumen kontrak secara bersama-sama dengan terdakwa MURSALIN.
• Tidak melaksankan kegiatan 24 (dua puluh empat) paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh sesuai dengan kontrak sehingga terjadinya kekurangan volume pekerjaan.

hal ini bertentangan dengan:

1. Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 huruf a, dan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor  2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

1. Pasal Pasal 47 ayat (1) :

• huruf d : hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil       Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta       hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya       melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
• Huruf e : penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja         konstruksi bersertifikat;

1. Pasal 52 huruf a : Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi      harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

1. Pasal 54 ayat (1) dan (2) :

ayat (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

ayat (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

1. Pasal 6, Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia  pada angka 5.4 Pengadaan Langsung Poin b Hal.98.

Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. efisien;

b. efektif;

c. transparan;

d. terbuka;

e. bersaing;

f.   adil; dan

g. akuntabel.

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi: Ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasatanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

1. Surat Edaran LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan COVID-19.  (Huruf E Angka 6)

Para Pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib memenuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi dan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ini

1. lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia  pada angka 5.4 Pengadaan Langsung Poin b yang berbunyi:

b.  Pengadaan Langsung untuk:

1. Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Barang/Jasa  Lainnya  dengan  nilai  di  atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
3. Pekerjaan  Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pejabat Pengadaan  mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
2. Dalam  hal  informasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  1 tersedia,   Pejabat  Pengadaan  membandingkan  harga  dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
3. Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
4. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
5. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
6. Pejabat Pengadaan  membuka  penawaran  dan  mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan  HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir .
8. dalam  hal  negosiasi  harga  tidak  menghasilkan  kesepakatan, Pengadaan  Langsung  dinyatakan  gagal  dan  dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
9. Pejabat  Pengadaan  membuat  Berita  Acara  Hasil  Pengadaan Langsung yang terdiri dari:

Nama dan Alamat Penyedia

Harga Penawaran Terkoreksi dan Harga Hasil Negosiasi;

Unsur-Unsur yang dievaluasi (apabila ada);

Hasil Negosiasi Harga (apabila ada);

Keterangan lain yang dianggap perlu;   dan

Tanggal dibuatnya Berita Acara.

1. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

1. Syarat-syarat Umum Surat Perintah Kerja pada Poin 10 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak yang menyebutkan bahwa:

1. “Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal perganitan nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.”
2. “Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan Sanksi.”

Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, yakni terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH selaku (pelaksana lapangan kegiatan jasa kontruksi) untuk pekerjaan pengadaan langsung  pada Dinas Pendidikan Aceh atas pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kab. Aceh Timur (sebanyak 16 paket pekerjaan) dan Kab. Pidie Jaya  (sebanyak 8 paket pekerjaan) tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Recofushing Covid-19) telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh belas sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang terdakwa peroleh dari hasil melaksanakan 24  kontrak kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi, dimana terdakwa mengerjakan 24 paket kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dengan memakai/meminjam 17 perusahaan milik orang lain, yang mana ke-17 perusahaan yang dipakai tersebut telah dikondisikan oleh SYIFAK MUHAMMAD YUS selaku direktur CV. RATU ARIESKA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah).

Dari 24 paket pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh belas sen), sedangkan total keseluruhan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023 dalam kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi adalah sebesar  Rp7.215.125.019,48 (Tujuh Milyar Dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan belas rupiah empat puluh delapan sen).

Menurut hasil pemeriksaan tim ahli Konstruksi kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal seperti ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan  ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume yang terpasang dengan volume yang  disyaratkan pada volume kontrak (SPK) sebagai berikut :

1. Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan tempat cuci tangan, namun penambahan tempat cuci tangan tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
2. Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume;
3. Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
4. Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang kran air berbahan chroom;
5. Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 mm, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ada yang menggunakan alas triplek;
6. Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + instalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang pompa air biasa dengan berbagai merk;
7. Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh mendapatkan dana Refocussing DPPA SKPA Dinas pendidikan Aceh Nomor DPA 1.01.01.1.01.01.01.23.017 Kode rekening 5.2.3.49.10 sebesar Rp 49.965.562.504,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) yaitu:

1. Konstruksi fisik anggaran yang di anggarkan Rp 45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
2. Pengawasan Konstruksi  Rp 2.252.016.773,00 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

1. Pengelolaan kegiatan Rp 2.693.353.105,00 (dua milyar enam ratus sembilah puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima rupiah).

• Bahwa dana tersebut dianggarkan untuk Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di Sekolah seluruh Aceh sebesar Rp 45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang tersebar di 401 (empat ratus satu) sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa dari 401 (empat ratus satu) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi dengan anggaran Rp 45.013.407.859,00, (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah), hanya 390 (tiga ratus Sembilan puluh) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang dapat dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp 43.742.310.655,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
• Adapun pejabat pengelola dan pelaksana kegiatan pembuatan  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Aceh, diangkat berdasarkan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, telah menunjuk pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, menunjuk  ZULFAHMI ST., M.Si Bin M. ZAMIL MAKAM selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/ Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.9/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber Dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan  saksi MAULANA KAMILl, SE Bin Alm. M. Kamil sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh.

• Pada bulan Juli 2020 guna melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh, sebagaimana termuat dalam DPA Dinas Pendidikan Aceh yaitu tahapan perencanaan dan Pemilihan Penyedia/pelaksana Pekerjaan, saksi Rachmad Fitri HD, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK dan Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra), seluruhnya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 Engineering Estimate (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja serta Syarat-Syarat (RKS) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan yakni:

1. CV Zen Engineering;
2. CV Planet Design;
3. CV Rangka Design Consultan;
4. CV Beinjhon Consultan;
5. CV Diameter Design Consultan;
6. CV Catro Engineering;
7. CV Indoline Engineering Consultan.

Kenyataannya ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan secara proforma, dikarenakan Direktur dari ketujuh perusahaan dimaksud tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, akan tetapi saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra) yang menyiapkan seluruh dokumen perencanaan.

• Selanjutnya masih di bulan Juli 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Aceh mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA Kepala Dinas pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk menandatanganinya, adapun dokumen yang ditandatangani antara lain:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 390 kegiatan;
2. Owner Estimate (OE) sebanyak 390 kegiatan
3. Rancangan Kontrak sebanyak 390 kegiatan;
4. Daftar Harga Upah dan Bahan sebanyak 390 kegiatan.

• Setelah Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani oleh saksi Rachmad Fitri HD (Pengguna Anggaran), lalu saksi Rachmad Fitri HD memerintahkan secara lisan kepada saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat cuci tangan dengan menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN berupa dokumen :   HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat  Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang  Jasa dan Rancangan Kontrak tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah. dan pada saat saksi ZULFAHMI  Bin M JAMIL MAKAM  menyusun HPS tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS.
• Bahwa setelah RUP beserta dokumen pendukungnya dan Surat Pengantar Pelimpahan  Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN maka saksi Rachmad Fitri HD selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang bagi 390 paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan pelaksana pekerjaan terdiri dari 219 Perusahaan penyedia yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya oleh sebanyak 30 (tiga puluh) orang/pihak swasta, yaitu:

Ketiga puluh orang tersebut sebelum proses pengadaan, masih di awal Juli Tahun 2020 telah mendatangi/meminta paket pekerjaan kepada saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh).

• Bahwa 30 (tiga Puluh) orang tersebut di atas setelah bertemu dengan saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh) pada tahun 2020, dan disepakati jatah atau porsi masing-masing paket kegiatan yang akan dikerjakan, selanjutnya  agar proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN dapat dilaksanakan ke-30 orang tersebut di atas mencari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang akan digunakan atau dipinjam dalam proses pengadaan langsung  dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa setelah perusahaan yang akan digunakan dalam proses pengadaan langsung diperoleh dan disetujui oleh saksi Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran sebagai pelaksana pekerjaan maka ke-30 (tiga puluh) orang peminta paket tersebut mengerjakan sendiri dan/atau menunjuk pelaksana lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa sekitar bulan September Tahun 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan Dokumen Pengadaan kepada saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) yaitu:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran
2. RAB sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;
3. Gambar Rencana Kerja sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;
4. BOQ sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; dan
5. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket.

• Bahwa pada tanggal 14 September 2020, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) membuka pengadaan di LPSE Aceh dengan menggunakan akun saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA untuk kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan uraian sebagai berikut:

Jadwal Pengadaan Langsung dimulai dari bulan September Tahun 2020 sampai dengan Bulan November Tahun 2020, terdapat 219 perusahaan yang mendaftar ke laman LPSE untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh termasuk 24 perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Syifak Muhammad Yus untuk diserahkan pelaksanaan pekerjaannya dilapangan kepada terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH, dan terdakwa mendapatkan 24 paket pekerjaan tersebut dari saksi Syifak Muhammad Yus

• Saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS sekira bulan September 2020 mendapatkan list paket kegiatan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh dari saksi T. NARA SETIA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) paket secara bertahap.
• Bahwa Saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS mendapatkan 159 paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh bermula sekira dibulan September 2020 sekira Pukul 10.00 Wib dengan cara menjumpai Saksi Teuku NARA SETIA selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Aceh di kantornya dimana pada saat itu Saksi Syifak dengan mengunakan bahasa Daerah Aceh menanyakan “apa yang bisa saya kerjakan pekerjaan untuk tahun ini bang”, dan Saksi Teuku NARA SETIA menjawab “apakah ada modal untuk kerja” dan terdakwa menjawab “Insya Allah ada bang” dan Saksi Teuku NARA SETIA kembali menanggapi” “ok nanti saya lihat dulu”.

• Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Syifak kembali datang ke Kantor Dinas Pendidikan Aceh untuk menjumpai Saksi T. NARA SETIA diruanganya dan pada saat itu Saksi T. NARA SETIA langsung menyerahkan 19 list paket untuk pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK di Kota Banda Aceh, dimana list paket tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Nomor Urut, Nama Paket, dan Pagu Anggaran dan di bagian bawah list paket tersebut tertulis tangan Nomor Hp dan nama saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku Pejabat Pengadaan, kemudian saksi T. NARA SETIA berpesan untuk menjumpai saksi MUCHLIS Alias MUMU.

• Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib Saksi Syifak langsung menghubungi dan menjumpai saksi MUCHLIS Alias MUMU di kantin Dinas Pendidikan Aceh untuk menjelaskan maksud dan tujuannya menjumpainya, yaitu sesuai arahan Saksi T. NARA SETIA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh dan selanjutnya Saksi Syifak menyerahkan 1 lembar kertas berisikan 19 list paket tersebut kepada Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan pada saat itu saksi MUCHLIS Alias MUMU menjawab “ya nanti saya klarifikasi dulu dengan Saksi T. NARA SETIA”.

• Bahwa 3 hari kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi Syifak kembali menjumpai Saksi T. NARA SETIA untuk menanyakan terkait 19 paket tersebut mengapa belum ada jawaban dari saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku Pejabat Pengadaan, kemudian Saksi T. NARA SETIA menjawab “sudah beres nanti jumpai saja lagi saksi MUCHLIS Alias MUMU”.

• selanjutnya karena Saksi Syifak banyak mendengar kabar di warung kopi bahwa kegiatan pembuatan tempat cuci tangan pada Dinas Pendidikan Aceh berjumlah banyak, maka Saksi Syifak kembali meminta paket kegiatan tersebut kepada saksi Teuku NARA SETIA dengan mengatakan “Bang, kalau bisa saya minta lagi paket untuk bantu teman-teman”, selanjutnya Saksi T. NARA SETIA menjawab “sekarang sudah mendekati akhir tahun, apa sanggup kamu selesaikan” dan Saksi Syifak kembali menjawab “teman-teman saya ini dasarnya kontraktor, pasti sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut”, maka pada saat itu Saksi T. NARA SETIA menyerahakan paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK di Kab. Aceh Timur dengan jumlah 36 paket, Kab Aceh Utara 19 paket  dan kota Lhokseumawe 17 paket.

• Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Saksi Syifak kembali menjumpai Saksi MUCHLIS Alias MUMU di Kantin Dinas Pendidikan Aceh untuk menyerahkan 2 atau 3 lembar list paket kepada saksi MUCHLIS Alias MUMU, selanjutnya list paket tersebut di fotocopy oleh Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan menyerahkan yang hasil copy kepada Saksi Syifak sedangkan yang asli diambil oleh Saksi MUCHLIS, selanjutnya saksi MUCHLIS Alias MUMU mengatakan kepada Saksi Syifak untuk menyiapkan perusahaan dengan catatan 1 perusahaan mengerjakan 2 paket pekerjaan dan terdakwa menjawab “baik bang, nanti kalau sudah ada perusahaan saya hubungi bang”.

• Bahwa selanjutnya seminggu kemudian setelah Saksi Syifak membuka website SIRUP LKPP dan melihat ada banyak paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK di seluruh Aceh maka timbul niatan Saksi Syifak untuk meminta lagi paket pembuatan tempat cuci tangan tersebut sehingga Saksi Syifak kembali menjumpai saksi T. NARA SETIA dengan tujuan meminta paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi di wilayah Kab. Aceh Besar dan Bireuen.

• Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi Syifak menjumpai saksi T. NARA SETYA diruanganya untuk menjelaskan perihal permintaan paket lagi, namun pada saat itu Saksi T. NARA SETIA menjawab bahwa untuk Kab. Aceh Besar tidak ada lagi karena sudah ada pemiliknya dan Saksi Syifak meminta paket di Kab. Bireuen, oleh saksi  Saksi T. NARA SETIA mengatakan “di Barat Selatan mau” dan Saksi Syifak menjawab “mau, namun saya tetap meminta untuk Kab. Bireuen juga diberikan kepada saya”.

• Bahwa selanjutnya Saksi T. NARA SETIA menyerahkan 1 lembar list paket di Kab. Bireuen sebanyak 30 paket, 1 lembar list paket di Kab. Aceh Selatan 7 paket, 1 lembar list paket di Kab. Singkil 7 paket, dan 1 lembar list paket Kab. Simuelu 1 paket. Lalu terhadap list paket tersebut Saksi Syifak serahkan lagi kepada Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan fotocopynya diserahkan kepada Saksi Syifak.

• Bahwa sekira 4 hari kemudian Saksi Syifak kembali menjumpai Saksi T. NARA SETIA diruangannya dengan tujuan melaporkan kesiapan perusahaan dengan mengatakan bahwa kalau bisa 1 perusahaan mengerjakan 3 paket kegiatan, namun oleh saksi T. NARA SETIA menjawab “ikut prosedur saja, karena Saksi MUCHLIS Alias MUMU tersebut pejabat pengadaan dia yang tahu aturanya”.

• Bahwa selanjutnya Saksi Syifak kembali meminta paket di wilayah Kab. Pidie dan Pidie Jaya dengan alasan bahwa Kab.Pidie dan Pidie Jaya tersebut merupakan kampung halamannya, sehingga Saksi T. NARA SETIA kembali memberikan 15 paket kegiatan di Kab. Pidie dan 8 paket kegiatan di Kab. Pidie Jaya sembari berpesan “ini sudah cukup ya jangan minta lagi karena sudah tidak ada lagi” dan Saksi Syifak menjawab “baik bang” . Bahwa selanjutnya terhadap list paket pada Kab. Pidie dan Pidie Jaya tersebut kemudian Saksi Syifak serahkan lagi kepada Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan foto copynya diserahkan kepada Saksi Syifak.

• Bahwa selanjutnya Saksi Syifak meminta Saksi MUSLIM IBRAHIM , saksi FADAL HUSEN,  Saksi ABDUL HANIF, Saksi HERLIN, saksi IRWANSYAH, saksi FUAD HASAN, Saksi NOVAL RAMLI dan saksi HAFIDZ untuk mencari profil perusahaan –perusahaan terhadap pengerjaan 159 paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh antara lain:
• Saksi MUSLIM IBRAHIM mencarikan 5 profil perusahaan;
• saksi FADAL HUSEN mencarikan 7 profil perusahaan.
• Saksi ABDUL HANIF mencarikan 10 profil perusahaan.
• Saksi HERLIN mencarikan 19 profil perusahaan.
• saksi IRWANSYAH mencarikan  11 profil perusahaan;
• saksi FUAD HASAN mencarikan 3 profil perusahaan.
• Saksi NOVAL RAMLI 14 profil perusahaan;
• saksi HAFIDZ sebanyak 4 profil perusahaan

• Bahwa selanjutnya Saksi Syifak menyerahkan profil perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan tersebut kepada saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku pejabat pengadaan yang menentukan perusahaan dan daerah mana yang akan dikerjakan.

Bahwa didalam proses pengadaan pihak pemilik perusahaan hanya mengupload dokumen berupa Dokumen NIB/TDP yang masih berlaku, Dokumen IUJK yang masih berlaku, Dokumen SITU/Izin Usaha yang masih berlaku, Akte Pendirian Perusahaan (perubahan jika ada), Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),SPT Tahunan 2019, Daftar Personil/Tenaga Ahli, Surat Dukungan Pekerjaan dan Daftar Peralatan, sedangkan untuk Daftar Kuantitas dan Harga serta Rincian penawaran disiapkan oleh saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku pejabat pengadaan.

• Bahwa setelah Saksi Syifak mendapatkan 159 paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut,  dimana 19 paket pakerjaan Saksi Syifak kerjakan sendiri yaitu pekerjaan di Kota Banda Aceh.

• Bahwa terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH pada sekira bulan Agustus 2020 saat bertemu disebuah warung kopi di Banda Aceh pernah meminta pekerjaan kepada saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS, dan sekira keesokkan harinya Syifak mengatakan ada pekerjaan yang lokasinya di Kab. Aceh Timur, dan meminta terdakwa untuk segera mencari profil perusahaan. Setelah mencoba mencari profil perusahaan, namun terdakwa tidak mendapatkannya dan meminta tolong kepada Syifak untyuk mencarikannya, sehingga akhirnya terdakwa mendapatkan paket pekerjaan dari Saksi Syifak Muhammad Yus pada bulan Agustus 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yaitu pakerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang berlokasi di Kab. Aceh Timur sebanyak 16 (enam belas) paket dan di Kab. Pidie Jaya sebanyak 8 (delapan) paket. Saat itu Saksi Syifak Muhammad Yus berpesan untuk mengajak temannya warga Bireuen yang bernama Nardi dan Isfanuddin ikut bekerja dilapangan.
• Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Syifak Muhammad Yus mendapatkan profil perusahaan terhadap 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yang diberikan kepada terdakwa, karena terdakwa tidak ada berkontrak terhadap ke-24 pekerjaan tersebut, tidak pernah diberikan surat kuasa dari masing-masing perusahaan, dan juga tidak kenal dengan masing-masing Direktur Perusahaan. Dari 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan tersebut, terdapat 17 (tujuh belas perusahaan) yang dipakai/dipinjam oleh Syifak Muhammad Yus sebagai berikut :

• Pada pertengahan bulan Oktober 2020 saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN menghubungi saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS untuk mengambil dokumen kontrak pekerjaan terhadap 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) perusahaan tersebut dan oleh saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS menyerahkan 24 (dua puluh empat) dokumen kontrak kepada terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH yang telah di tandatangani oleh para direktur perusaan yang dipinjam perusahaannya.
• Bahwa saksi RACHMAD FITRI HD, M.PA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Direktur 219 Perusahaan (termasuk terdakwa) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan nilai total sebesar Rp 43.595.743.000,00, yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun isi SPK tersebut antara lain:

• Bahwa dalam SPK uraian pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh adalah:
  1. Pekerjaan Persiapan (pekerjaan mempersiapkan lahan, keselamatan kerja dan administrasi)
  2. Pekerjaan Persiapan Saluran Buang.
• Pekerjaan Perpipaan (pemasangan pipa PVC ukuran 2 Inch + Assesoris yang berfungsi menyalurkan air buangan dari tempat cuci tangan ke drainase
  1. Pekerjaan Sanitasi Dan Tempat Cuci Tangan, terdiri dari :
• Pekerjaan Tanah
• Pekerjaan Pondasi dan pasangan
• Pekerjaan Beton bertulang
• Pekerjaan Plumbing/perpipaan
  1. Pekerjaan Menara Air.

(Pekerjaan pemasangan menara air dan besi siku lengkap dengan pemasangan tanki air).

Pekerjaan Lain-Lain. (pembuatan sumur bor dan pembersihan akhir lokasi).

• Selanjutnya terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH mulai mengerjakan 24 paket pekerjaan tersebut yaitu disekolah-sekolah sebagaimana yang telah ditunjuk.
• Bahwa  berdasarkan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Backup Data, dan MC 100, Kontraktor Pelaksana atas persetujuan dan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, menyatakan bahwa 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan di lapangan sudah selesai 100% termasuk didalamnya 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa  kegiatan jasa konsultansi  pengawasan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi penyedia jasa selaku pelaksananya telah diatur dan disepakati oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat pengadaan) dengan tujuan agar kegiatan pengawasan  pembuatan tempat cuci tangan atau  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah di Wilayah Aceh dapat diatur oleh mereka dan untuk kegiatan jasa konsultansi pengawasan tersebut setiap penyedia atau rekanan dibebankan biaya sebesar Rp.500.000,-
• Sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, saksi ZULFAHMI Bin M JAMIL selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh membuat:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%, dimana berita acara tersebut ditujukan kepada saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang di dalamnya berisikan antara lain:

1. Ditandatangani oleh  saksi ZULFAHMI Bin M.JAMIL selaku PPTK, seluruh Direktur Kontraktor Pelaksana (219 Direktur Perusahaan), dan diketahui/disetujui oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh.
2. Berita acara tersebut menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100?n semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

1. Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.

• Bahwa sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas surat dari saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saksi Maulana Kamil selaku Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PjPHP) perihal: permohonan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan maka PJPHP  membuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan dengan hasil bahwa kelengkapan hasil dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dinyatakan diterima dan dokumen administrasi kegiatan telah memenuhi, padahal saksi Maulana Kamil tidak melakukan pemeriksaan administrasi hanya langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang telah dibuat oleh tenaga kontrak pada Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu saksi Muksalmina dan saksi Rio Novendra dikarenakan saksi Maulana Kamil menerima pemberian uang dengan nominal paling besar diberikan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan nominal paling kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kontrak yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh pelaksana sendiri dan dari tim teknis bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.
• Bahwa sekitar bulan Desember 2020, saksi Yeni Sriwahyuni, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket Pekerjaan senilai Rp 43.595.743.000,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa dalam pengajuan SPP turut dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yang dibuat secara proforma atau tidak sebagaimana mestinya;
2. Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
3. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana dalam laporan kemajuan dengan tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan dalam kontrak kerja;
4. Surat Permohonan Provisional Hand Over (PHO) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.

• Bahwa selanjutnya atas SPP-LS yang diajukan maka saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar)-LS  yang ditujukan dan memerintahkan, Bendahara Umum Daerah (BUD) Aceh pada tahun 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong Infaq, PPh 4 (2) dan PPN sebesar Rp 38.622.294.131,00 (Rp 43.595.743.000,00 – Rp 4.973.448.869,00) dengan rincian sebagai berikut:

Seluruh pencairan pembayaran untuk sebanyak 390 paket tersebut masuk ke rekening 219 (dua ratus sembilan belas) Kontraktor Pelaksana termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.

• Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, kemudian masing-masing Direktur perusahaan melakukan penarikan, dan selanjutnya orang yang dianggap sebagai pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing Direktur, dan Direktur perusahaan langsung memotong Fee Perusahaan sebesar 1% s/d 2?ngan total sebesar Rp 423.400.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing nilai kontrak.
• Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 dan Tahun 2022,  dari hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan Volume terhadap hasil pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK), dengan rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

1. Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan tempat cuci tangan, namun penambahan tempat cuci tangan tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
2. Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume;
3. Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
4. Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang kran air berbahan chroom;
5. Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 mm, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ada yang menggunakan alas triplek;
6. Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + instalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang pompa air biasa dengan berbagai merk;
7. Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

Adapun nilai ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK) dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dengan  pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada Sekolah (SLBN, SMAN dan SMKN) Seluruh Aceh Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 yang merupakan kerugian keuangan negara  yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023 tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh yang bersumber dari Dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.215.125.020,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), dengan Rincian sebagai berikut :

Sedangkan jumlah Kerugian Keuangan Negara terhadap 24 paket kegiatan yang dikerjakan oleh terdakwa Mursalin, S.Sos Bin Alm. Abdullah berjumlah Rp 477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh belas sen) dengn rincian sebagai berikut:

--------  Perbuatan terdakwa terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH,  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subsidiair

-------   Bahwa terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH selaku (pelaksana kegiatan jasa kontruksi dilapangan) untuk pekerjaan pengadaan langsung  pada Dinas Pendidikan Aceh atas pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kab. Aceh Timur dan Kab. Pidie Jaya tahun anggaran 2020, melakukan sendiri Tindak Pidana, yang turut serta melakukan Tindak Pidana dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS selaku direktur CV. RATU ARIESKA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUCHLIS, S.E.AK., M.M. Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN  selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor : 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020 (terpidana dalam perkara yang sama), saksi  ZULFAHMI BIN M. DZAMIL MAKAM Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terpidana dalam perkara yang sama), saksi RACHMAT FITRI  Kepala Dinas Pendidikan Aceh  selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019 (terpidana dalam perkara yang sama), pada kurun waktu antara bulan Agustus 2020 s/d Bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni  sebagai berikut :

Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan terdakwa Mursalin, S.Sos Bin Alm. Abdullah   telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar berjumlah Rp 477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh belas sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari kelebihan pembayaran dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 sebagai mana tabel rincian diatas.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa Mursalin, S.Sos Bin Alm. Abdullah selaku (pelaksana kegiatan jasa kontruksi dilapangan) yang telah meminjam/memakai 17 Perusahaan untuk 24 paket pekerjaan tanpa ada ikatan atau perjanjian tertulis kepada ke-17 perusahaan tersebut, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS selaku direktur CV. RATU ARIESKA yang telah mencarikan ke-17 perusahaan tersebut untuk terdakwa, dan terdakwa selaku pemakai perusahaan:

• tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
• melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
• menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
• material yang digunakan untuk pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

maka dalam hal ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan sengaja tidak melaksanakan mekanisme pengadaan dengan baik dan sempurna, sebagaimana yang telah ditentukan dalam:

• Pasal 78 ayat (3) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Huruf a  :  Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakankewajiban dalam masa pemeliharaan;

Huruf b  : Menyebabkan kegagalan bangunan;

Huruf c  :   menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

Huruf d  : Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

Huruf e :   Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

Huruf f  :   Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

• Surat Edaran LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan COVID-19.  (Huruf E Angka 6)

Para Pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib memenuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi dan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ini

• Syarat-syarat Umum Surat Perintah Kerja pada Poin 10 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak yang menyebutkan bahwa:

1. “Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal perganitan nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.”
2. “Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan Sanksi.”

Dari 24 paket pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh belas sen), sedangkan total keseluruhan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023 dalam kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi adalah sebesar  Rp7.215.125.019,48 (Tujuh Milyar Dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu sembilan belas rupiah empat puluh delapan sen).

Dikaitkan dengan hasil pemeriksaan tim ahli Konstruksi kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan tempat cuci tangan, namun penambahan tempat cuci tangan tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
2. Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume;
3. Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
4. Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang kran air berbahan chroom;
5. Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 mm, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ada yang menggunakan alas triplek;
6. Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + instalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang pompa air biasa dengan berbagai merk;
7. Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh mendapatkan dana Refocussing DPPA SKPA Dinas pendidikan Aceh Nomor DPA 1.01.01.1.01.01.01.23.017 Kode rekening 5.2.3.49.10 sebesar Rp 49.965.562.504,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) yaitu:

a.  Konstruksi fisik anggaran yang di anggarkan Rp 45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

b.   Pengawasan Konstruksi  Rp 2.252.016.773,00 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

c.  Pengelolaan kegiatan Rp 2.693.353.105,00 (dua milyar enam ratus sembilah puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima rupiah).

• Bahwa dana tersebut dianggarkan untuk Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di Sekolah seluruh Aceh sebesar Rp 45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang tersebar di 401 (empat ratus satu) sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa dari 401 (empat ratus satu) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi dengan anggaran Rp 45.013.407.859,00, (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah), hanya 390 (tiga ratus Sembilan puluh) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang dapat dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp 43.742.310.655,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
• Adapun pejabat pengelola dan pelaksana kegiatan pembuatan  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Aceh, diangkat berdasarkan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut :

a). Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, telah menunjuk pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai berikut:

b). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, menunjuk  ZULFAHMI ST., M.Si Bin M. ZAMIL MAKAM selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/ Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020.

c). Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.9/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber Dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh.

d).  Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan  saksi MAULANA KAMILl, SE Bin Alm. M. Kamil sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh.

• Pada bulan Juli 2020 guna melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh, sebagaimana termuat dalam DPA Dinas Pendidikan Aceh yaitu tahapan perencanaan dan Pemilihan Penyedia/pelaksana Pekerjaan, saksi Rachmad Fitri HD, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK dan Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra), seluruhnya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 Engineering Estimate (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja serta Syarat-Syarat (RKS) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan yakni:

1.   CV Zen Engineering;

2.   CV Planet Design;

3.   CV Rangka Design Consultan;

4.   CV Beinjhon Consultan;

5.   CV Diameter Design Consultan;

6.   CV Catro Engineering;

7.   CV Indoline Engineering Consultan.

Kenyataannya ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan secara proforma, dikarenakan Direktur dari ketujuh perusahaan dimaksud tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, akan tetapi saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra) yang menyiapkan seluruh dokumen perencanaan.

• Selanjutnya masih di bulan Juli 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Aceh mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA Kepala Dinas pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk menandatanganinya, adapun dokumen yang ditandatangani antara lain:

a.   Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 390 kegiatan;

b.   Owner Estimate (OE) sebanyak 390 kegiatan

c.   Rancangan Kontrak sebanyak 390 kegiatan;

d.   Daftar Harga Upah dan Bahan sebanyak 390 kegiatan.

• Setelah Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani oleh saksi Rachmad Fitri HD (Pengguna Anggaran), lalu saksi Rachmad Fitri HD memerintahkan secara lisan kepada saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat cuci tangan dengan menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN berupa dokumen :   HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat  Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang  Jasa dan Rancangan Kontrak tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah. dan pada saat saksi ZULFAHMI  Bin M JAMIL MAKAM  menyusun HPS tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS.
• Bahwa setelah RUP beserta dokumen pendukungnya dan Surat Pengantar Pelimpahan  Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN maka saksi Rachmad Fitri HD selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang bagi 390 paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan pelaksana pekerjaan terdiri dari 219 Perusahaan penyedia yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya oleh sebanyak 30 (tiga puluh) orang/pihak swasta, yaitu:

Ketiga puluh orang tersebut sebelum proses pengadaan, masih di awal Juli Tahun 2020 telah mendatangi/meminta paket pekerjaan kepada saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh).

• Bahwa 30 (tiga Puluh) orang tersebut di atas setelah bertemu dengan saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh) pada tahun 2020, dan disepakati jatah atau porsi masing-masing paket kegiatan yang akan dikerjakan, selanjutnya  agar proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN dapat dilaksanakan ke-30 orang tersebut di atas mencari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang akan digunakan atau dipinjam dalam proses pengadaan langsung  dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa setelah perusahaan yang akan digunakan dalam proses pengadaan langsung diperoleh dan disetujui oleh saksi Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran sebagai pelaksana pekerjaan maka ke-30 (tiga puluh) orang peminta paket tersebut mengerjakan sendiri dan/atau menunjuk pelaksana lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa sekitar bulan September Tahun 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan Dokumen Pengadaan kepada saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) yaitu:

a.   Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran

b.   RAB sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;

c.   Gambar Rencana Kerja sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;

d.   BOQ sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; dan

e.   Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket.

• Bahwa pada tanggal 14 September 2020, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) membuka pengadaan di LPSE Aceh dengan menggunakan akun saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA untuk kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan uraian sebagai berikut:

Jadwal Pengadaan Langsung dimulai dari bulan September Tahun 2020 sampai dengan Bulan November Tahun 2020, terdapat 219 perusahaan yang mendaftar ke laman LPSE untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh termasuk 24 perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Syifak Muhammad Yus untuk diserahkan pelaksanaan pekerjaannya dilapangan kepada terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH, dan terdakwa mendapatkan 24 paket pekerjaan tersebut dari saksi Syifak Muhammad Yus

• Saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS sekira bulan September 2020 mendapatkan list paket kegiatan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh dari saksi T. NARA SETIA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) paket secara bertahap.
• Bahwa Saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS mendapatkan 159 paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh bermula sekira dibulan September 2020 sekira Pukul 10.00 Wib dengan cara menjumpai Saksi Teuku NARA SETIA selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Aceh di kantornya dimana pada saat itu Saksi Syifak dengan mengunakan bahasa Daerah Aceh menanyakan “apa yang bisa saya kerjakan pekerjaan untuk tahun ini bang”, dan Saksi Teuku NARA SETIA menjawab “apakah ada modal untuk kerja” dan terdakwa menjawab “Insya Allah ada bang” dan Saksi Teuku NARA SETIA kembali menanggapi” “ok nanti saya lihat dulu”.

• Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Saksi Syifak kembali datang ke Kantor Dinas Pendidikan Aceh untuk menjumpai Saksi T. NARA SETIA diruanganya dan pada saat itu Saksi T. NARA SETIA langsung menyerahkan 19 list paket untuk pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK di Kota Banda Aceh, dimana list paket tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Nomor Urut, Nama Paket, dan Pagu Anggaran dan di bagian bawah list paket tersebut tertulis tangan Nomor Hp dan nama saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku Pejabat Pengadaan, kemudian saksi T. NARA SETIA berpesan untuk menjumpai saksi MUCHLIS Alias MUMU.

• Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib Saksi Syifak langsung menghubungi dan menjumpai saksi MUCHLIS Alias MUMU di kantin Dinas Pendidikan Aceh untuk menjelaskan maksud dan tujuannya menjumpainya, yaitu sesuai arahan Saksi T. NARA SETIA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh dan selanjutnya Saksi Syifak menyerahkan 1 lembar kertas berisikan 19 list paket tersebut kepada Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan pada saat itu saksi MUCHLIS Alias MUMU menjawab “ya nanti saya klarifikasi dulu dengan Saksi T. NARA SETIA”.

• Bahwa 3 hari kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi Syifak kembali menjumpai Saksi T. NARA SETIA untuk menanyakan terkait 19 paket tersebut mengapa belum ada jawaban dari saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku Pejabat Pengadaan, kemudian Saksi T. NARA SETIA menjawab “sudah beres nanti jumpai saja lagi saksi MUCHLIS Alias MUMU”.

• selanjutnya karena Saksi Syifak banyak mendengar kabar di warung kopi bahwa kegiatan pembuatan tempat cuci tangan pada Dinas Pendidikan Aceh berjumlah banyak, maka Saksi Syifak kembali meminta paket kegiatan tersebut kepada saksi Teuku NARA SETIA dengan mengatakan “Bang, kalau bisa saya minta lagi paket untuk bantu teman-teman”, selanjutnya Saksi T. NARA SETIA menjawab “sekarang sudah mendekati akhir tahun, apa sanggup kamu selesaikan” dan Saksi Syifak kembali menjawab “teman-teman saya ini dasarnya kontraktor, pasti sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut”, maka pada saat itu Saksi T. NARA SETIA menyerahakan paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK di Kab. Aceh Timur dengan jumlah 36 paket, Kab Aceh Utara 19 paket  dan kota Lhokseumawe 17 paket.

• Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Saksi Syifak kembali menjumpai Saksi MUCHLIS Alias MUMU di Kantin Dinas Pendidikan Aceh untuk menyerahkan 2 atau 3 lembar list paket kepada saksi MUCHLIS Alias MUMU, selanjutnya list paket tersebut di fotocopy oleh Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan menyerahkan yang hasil copy kepada Saksi Syifak sedangkan yang asli diambil oleh Saksi MUCHLIS, selanjutnya saksi MUCHLIS Alias MUMU mengatakan kepada Saksi Syifak untuk menyiapkan perusahaan dengan catatan 1 perusahaan mengerjakan 2 paket pekerjaan dan terdakwa menjawab “baik bang, nanti kalau sudah ada perusahaan saya hubungi bang”.

• Bahwa selanjutnya seminggu kemudian setelah Saksi Syifak membuka website SIRUP LKPP dan melihat ada banyak paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK di seluruh Aceh maka timbul niatan Saksi Syifak untuk meminta lagi paket pembuatan tempat cuci tangan tersebut sehingga Saksi Syifak kembali menjumpai saksi T. NARA SETIA dengan tujuan meminta paket pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi di wilayah Kab. Aceh Besar dan Bireuen.

• Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi Syifak menjumpai saksi T. NARA SETYA diruanganya untuk menjelaskan perihal permintaan paket lagi, namun pada saat itu Saksi T. NARA SETIA menjawab bahwa untuk Kab. Aceh Besar tidak ada lagi karena sudah ada pemiliknya dan Saksi Syifak meminta paket di Kab. Bireuen, oleh saksi  Saksi T. NARA SETIA mengatakan “di Barat Selatan mau” dan Saksi Syifak menjawab “mau, namun saya tetap meminta untuk Kab. Bireuen juga diberikan kepada saya”.

• Bahwa selanjutnya Saksi T. NARA SETIA menyerahkan 1 lembar list paket di Kab. Bireuen sebanyak 30 paket, 1 lembar list paket di Kab. Aceh Selatan 7 paket, 1 lembar list paket di Kab. Singkil 7 paket, dan 1 lembar list paket Kab. Simuelu 1 paket. Lalu terhadap list paket tersebut Saksi Syifak serahkan lagi kepada Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan fotocopynya diserahkan kepada Saksi Syifak.

• Bahwa sekira 4 hari kemudian Saksi Syifak kembali menjumpai Saksi T. NARA SETIA diruangannya dengan tujuan melaporkan kesiapan perusahaan dengan mengatakan bahwa kalau bisa 1 perusahaan mengerjakan 3 paket kegiatan, namun oleh saksi T. NARA SETIA menjawab “ikut prosedur saja, karena Saksi MUCHLIS Alias MUMU tersebut pejabat pengadaan dia yang tahu aturanya”.

• Bahwa selanjutnya Saksi Syifak kembali meminta paket di wilayah Kab. Pidie dan Pidie Jaya dengan alasan bahwa Kab.Pidie dan Pidie Jaya tersebut merupakan kampung halamannya, sehingga Saksi T. NARA SETIA kembali memberikan 15 paket kegiatan di Kab. Pidie dan 8 paket kegiatan di Kab. Pidie Jaya sembari berpesan “ini sudah cukup ya jangan minta lagi karena sudah tidak ada lagi” dan Saksi Syifak menjawab “baik bang” . Bahwa selanjutnya terhadap list paket pada Kab. Pidie dan Pidie Jaya tersebut kemudian Saksi Syifak serahkan lagi kepada Saksi MUCHLIS Alias MUMU dan foto copynya diserahkan kepada Saksi Syifak.

• Bahwa selanjutnya Saksi Syifak meminta Saksi MUSLIM IBRAHIM , saksi FADAL HUSEN,  Saksi ABDUL HANIF, Saksi HERLIN, saksi IRWANSYAH, saksi FUAD HASAN, Saksi NOVAL RAMLI dan saksi HAFIDZ untuk mencari profil perusahaan –perusahaan terhadap pengerjaan 159 paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh antara lain:
• Saksi MUSLIM IBRAHIM mencarikan 5 profil perusahaan;
• saksi FADAL HUSEN mencarikan 7 profil perusahaan.
• Saksi ABDUL HANIF mencarikan 10 profil perusahaan.
• Saksi HERLIN mencarikan 19 profil perusahaan.
• saksi IRWANSYAH mencarikan  11 profil perusahaan;
• saksi FUAD HASAN mencarikan 3 profil perusahaan.
• Saksi NOVAL RAMLI 14 profil perusahaan;
• saksi HAFIDZ sebanyak 4 profil perusahaan

• Bahwa selanjutnya Saksi Syifak menyerahkan profil perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan tersebut kepada saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku pejabat pengadaan yang menentukan perusahaan dan daerah mana yang akan dikerjakan.

Bahwa didalam proses pengadaan pihak pemilik perusahaan hanya mengupload dokumen berupa Dokumen NIB/TDP yang masih berlaku, Dokumen IUJK yang masih berlaku, Dokumen SITU/Izin Usaha yang masih berlaku, Akte Pendirian Perusahaan (perubahan jika ada), Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),SPT Tahunan 2019, Daftar Personil/Tenaga Ahli, Surat Dukungan Pekerjaan dan Daftar Peralatan, sedangkan untuk Daftar Kuantitas dan Harga serta Rincian penawaran disiapkan oleh saksi MUCHLIS Alias MUMU selaku pejabat pengadaan.

• Bahwa setelah Saksi Syifak mendapatkan 159 paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK seluruh Aceh tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana Refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh tersebut,  dimana 19 paket pakerjaan Saksi Syifak kerjakan sendiri yaitu pekerjaan di Kota Banda Aceh.

• Bahwa terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH pada sekira bulan Agustus 2020 saat bertemu disebuah warung kopi di Banda Aceh pernah meminta pekerjaan kepada saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS, dan sekira keesokkan harinya Syifak mengatakan ada pekerjaan yang lokasinya di Kab. Aceh Timur, dan meminta terdakwa untuk segera mencari profil perusahaan. Setelah mencoba mencari profil perusahaan, namun terdakwa tidak mendapatkannya dan meminta tolong kepada Syifak untyuk mencarikannya, sehingga akhirnya terdakwa mendapatkan paket pekerjaan dari Saksi Syifak Muhammad Yus pada bulan Agustus 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yaitu pakerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang berlokasi di Kab. Aceh Timur sebanyak 16 (enam belas) paket dan di Kab. Pidie Jaya sebanyak 8 (delapan) paket. Saat itu Saksi Syifak Muhammad Yus berpesan untuk mengajak temannya warga Bireuen yang bernama Nardi dan Isfanuddin ikut bekerja dilapangan.
• Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Syifak Muhammad Yus mendapatkan profil perusahaan terhadap 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yang diberikan kepada terdakwa, karena terdakwa tidak ada berkontrak terhadap ke-24 pekerjaan tersebut, tidak pernah diberikan surat kuasa dari masing-masing perusahaan, dan juga tidak kenal dengan masing-masing Direktur Perusahaan. Dari 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan tersebut, terdapat 17 (tujuh belas perusahaan) yang dipakai/dipinjam oleh Syifak Muhammad Yus sebagai berikut :

• Pada pertengahan bulan Oktober 2020 saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN menghubungi saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS untuk mengambil dokumen kontrak pekerjaan terhadap 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) perusahaan tersebut dan oleh saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS menyerahkan 24 (dua puluh empat) dokumen kontrak kepada terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH yang telah di tandatangani oleh para direktur perusaan yang dipinjam perusahaannya.
• Bahwa saksi RACHMAD FITRI HD, M.PA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Direktur 219 Perusahaan (termasuk terdakwa) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan nilai total sebesar Rp 43.595.743.000,00, yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun isi SPK tersebut antara lain:

• Bahwa dalam SPK uraian pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh adalah:

I.     Pekerjaan Persiapan (pekerjaan mempersiapkan lahan, keselamatan kerja dan administrasi)

II.    Pekerjaan Persiapan Saluran Buang.

• Pekerjaan Perpipaan (pemasangan pipa PVC ukuran 2 Inch + Assesoris yang berfungsi menyalurkan air buangan dari tempat cuci tangan ke drainase

III.   Pekerjaan Sanitasi Dan Tempat Cuci Tangan, terdiri dari :

• Pekerjaan Tanah
• Pekerjaan Pondasi dan pasangan
• Pekerjaan Beton bertulang
• Pekerjaan Plumbing/perpipaan

1V.   Pekerjaan Menara Air.

(Pekerjaan pemasangan menara air dan besi siku lengkap dengan pemasangan tanki air).

V.     Pekerjaan Lain-Lain. (pembuatan sumur bor dan pembersihan akhir lokasi).

• Selanjutnya terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH mulai mengerjakan 24 paket pekerjaan tersebut yaitu disekolah-sekolah sebagaimana yang telah ditunjuk.
• Bahwa  berdasarkan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Backup Data, dan MC 100, Kontraktor Pelaksana atas persetujuan dan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, menyatakan bahwa 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan di lapangan sudah selesai 100% termasuk didalamnya 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa  kegiatan jasa konsultansi  pengawasan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi penyedia jasa selaku pelaksananya telah diatur dan disepakati oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat pengadaan) dengan tujuan agar kegiatan pengawasan  pembuatan tempat cuci tangan atau  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah di Wilayah Aceh dapat diatur oleh mereka dan untuk kegiatan jasa konsultansi pengawasan tersebut setiap penyedia atau rekanan dibebankan biaya sebesar Rp.500.000,-
• Sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, saksi ZULFAHMI Bin M JAMIL selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh membuat:

a.   Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%, dimana berita acara tersebut ditujukan kepada saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang di dalamnya berisikan antara lain:

1. Ditandatangani oleh  saksi ZULFAHMI Bin M.JAMIL selaku PPTK, seluruh Direktur Kontraktor Pelaksana (219 Direktur Perusahaan), dan diketahui/disetujui oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh.
2. Berita acara tersebut menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100?n semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

b.     Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.

• Bahwa sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas surat dari saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saksi Maulana Kamil selaku Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PjPHP) perihal: permohonan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan maka PJPHP  membuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan dengan hasil bahwa kelengkapan hasil dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dinyatakan diterima dan dokumen administrasi kegiatan telah memenuhi, padahal saksi Maulana Kamil tidak melakukan pemeriksaan administrasi hanya langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang telah dibuat oleh tenaga kontrak pada Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu saksi Muksalmina dan saksi Rio Novendra dikarenakan saksi Maulana Kamil menerima pemberian uang dengan nominal paling besar diberikan Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan nominal paling kecil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kontrak yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh pelaksana sendiri dan dari tim teknis bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.
• Bahwa sekitar bulan Desember 2020, saksi Yeni Sriwahyuni, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket Pekerjaan senilai Rp 43.595.743.000,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa dalam pengajuan SPP turut dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yang dibuat secara proforma atau tidak sebagaimana mestinya;
  2. Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
  3. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana dalam laporan kemajuan dengan tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan dalam kontrak kerja;
  4. Surat Permohonan Provisional Hand Over (PHO) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.
• Bahwa selanjutnya atas SPP-LS yang diajukan maka saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar)-LS  yang ditujukan dan memerintahkan, Bendahara Umum Daerah (BUD) Aceh pada tahun 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong Infaq, PPh 4 (2) dan PPN sebesar Rp 38.622.294.131,00 (Rp 43.595.743.000,00 – Rp 4.973.448.869,00) dengan rincian sebagai berikut:

Seluruh pencairan pembayaran untuk sebanyak 390 paket tersebut masuk ke rekening 219 (dua ratus sembilan belas) Kontraktor Pelaksana termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.

• Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, kemudian masing-masing Direktur perusahaan melakukan penarikan, dan selanjutnya orang yang dianggap sebagai pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing Direktur, dan Direktur perusahaan langsung memotong Fee Perusahaan sebesar 1% s/d 2?ngan total sebesar Rp 423.400.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari masing-masing nilai kontrak.
• Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 dan Tahun 2022,  dari hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan Volume terhadap hasil pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, termasuk didalamnya 24 (Dua puluh empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK), dengan rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut :
  1. Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan tempat cuci tangan, namun penambahan tempat cuci tangan tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
  2. Item galian tanah pondasi terdapat kekurangan volume;
  3. Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
  4. Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang kran air berbahan chroom;
  5. Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 4 mm, namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang ada yang menggunakan alas triplek;
  6. Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + instalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang dilakukan pemeriksaan oleh ahli terpasang pompa air biasa dengan berbagai merk;
  7. Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

Adapun nilai ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK) dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dengan  pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada Sekolah (SLBN, SMAN dan SMKN) Seluruh Aceh Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 yang merupakan kerugian keuangan negara  yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023 tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh yang bersumber dari Dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.215.125.020,00 (tujuh miliar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), dengan Rincian sebagai berikut :

Sedangkan jumlah Kerugian Keuangan Negara terhadap 24 paket kegiatan yang dikerjakan oleh terdakwa Mursalin, S.Sos Bin Alm. Abdullah berjumlah Rp 477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tujuh belas sen) dengn rincian sebagai berikut:

--------      Perbuatan terdakwa terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Atau

KEDUA

-------   Bahwa ia terdakwa MURSALIN, S.sos Bin Alm ABDULLAH selaku pihak yang bekerja di lapangan terhadap 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan, yakni :------------

menerima pembayaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, yakni terdakwa telah menerima uang dan/atau menggunakan harta kekayaan berupa uang yang diketahuinya merupakan hasil tidak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh yang bersumber dari Dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020, khususnya dari 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan yang terdakwa sebagai pelaksana lapangannya, sebesar Rp477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma tujuh belas sen). Terdakwa mengetahui hal ini karena secara faktanya terdakwalah yang bekerja dan mengendalikan pekerjaan di lapangan, layaknya sebagai pelaksana pekerjaan, terhadap 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan. Terdakwa bukan direktur perusahaan pelaksana, namun keberadaan terdakwa di pekerjaan-pekerjaan tersebut atas bantuan dan lobi-lobi yang dilakukan oleh saksi Syifak Muhammad Yus Bin Muhammad Yus kepada oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Aceh, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut secara fakta di lapangan dikerjakan oleh terdakwa.------------------------------

Terdakwa menerima uang dari saksi Syifak Muhammad Yus Bin Muhammad Yus untuk membiayai pekerjaan sebanyak 24 (dua puluh empat) paket diatas, termasuk keuntungan bagi terdakwa adalah sebesar Rp2.325.162.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : ---------------------------------------

1. Pembayaran pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN 1 Indra Makmu Kab. Aceh Timur  dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN 1 Julok Kab. Aceh timur dibayarkan kerekening CV WILDA BAYU PRATAMA dengan Nomor rek 010 01.05.560127-1 Kantor Bank Aceh pusat spesimen tanda tangan saudara RIZA FAHMI. Setelah dilakukan pembayaran kerekening perusahaan kemudian uang dicairkan dan diserahkan kepada Saudara NOVAL RAMLI, yang selanjutnya oleh Saudara NOVAL RAMLI diserahkan kepada saksi Syifak Bin Muhammad Yus pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Bulan Desember 2020 bertempat di warkop Cek Yuke Banda Aceh sebesar Rp206.200.000,- (dua ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), saksi NOVAL RAMLI memotong fee perusahaan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sebesar Rp204.200.000,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Syifak Muhammad Yus Bin Muhammad Yus. Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian saksi Syifak Muhammad Yus Bin Muhammad Yus menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MURSALIN Rp101.100.000.--------------------

1. Pembayaran pekerjaan SMAN Indra Makmu Kab. Aceh Timur dan SMAN Idi Teunong kab. Aceh Timur yang dibayarkan ke Rekening Bank Aceh Syariah milik perusahaan saksi an. CV. BUMI SARI PERKASA dengan No Rek: 620.01.06.0000170 Spesimen tanda tangan MUHAJIRIN setelah potong fee perusahaan diserahkan oleh Saudara IRWANSYAH kepada saksi Rp 203.000.000 pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi di bulan desember 2020 di cafee Taksim Batoh banda aceh diserahkan kepada saksi selanjutnya berselang beberapa hari kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saudara MURSALIN Rp101.500.000.-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pembayaran pekerjaan SMAN 1 Peunaron Kab. Aceh Timur dan SMAN 1 Peudawa Kab. Aceh Timur kerekening CV. BW KONSTRUKSI PERKASA dengan No Rek: 615.01.06.000015-5 spesimen tanda tangan saudara ANDRE AGUSTIAN sebesar Rp204.100.000,- kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saudara IRWANSYAH kepada saksi bertempat tidak saksi ingat lagi lalu uang tersebut saksi serahkan kepada saudara MURSALIN.------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pembayaran pekerjaan SMAN 1 Banda Alam Kab. Aceh Timur dan SMAN 1 Darul Iksan Kab. Aceh Timur dibayarkan kerekening CV JAGUAR UTAMA dengan nomor rekening 610.01.06.005660-4 pada Bank Aceh Syariah spesimen tanda tangan Anwar setelah dibayarkan kerekening perusahaan kemudian uang sebesar Rp 202.000.000 diserahkan oleh saudara IRWANSYAH kepada saksi pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi kemudian saksi serahkan kepada saudara MURSALIN Rp 101.000.000 untuk pekerjaan SMAN Banda Alam Kab. Aceh Timur.------------------------------------------------------------------

1. Pembayaran pekerjaan CV NAKATURI yaitu pembayaran terhadap Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Peureulak Kab. Aceh Timur dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur Rp. 203.200.000,- yang diserahkan oleh Saudara IRWANSYAH pada bulan desember 2020 di lobi banda aceh batoh kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Saudara MURSALIN Rp 101.600.000 untuk pekerjaan SMAN 1 Ranto Peureulak;----------------------------------------------------------

1. Pembayaran Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMA pada Dinas pendidikan Aceh tahun 2020 Tangan dan Sanitasi SMA pada Dinas pendidikan Aceh tahun 2020 dibayarkan kerekening perusahaan CV. ANINDHIKA PRATAMA pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 010.01.91.660264-3, setelah dilakukan penarikan oleh Direktur perusahaan diserahkan kepada saudara IRWANSYAH selanjutnya saudara IRWANSYAH menyerahkan kepada saksi Rp 203.800.000 dan uang tesrebut saksi serahkan kepada Saudara MURSALIN Rp 101.900.000 untuk pekerjaan SMAN 1 Madat Kab. Aceh Timur.-----

1. Pembayaran pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Madat Kab. Aceh Timur dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Pante Bidari Kab. Aceh Timur kerekening CV SUKMA BROTHERS dengan Nomor rekening 61001060045070, Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Bireum Bayeun Kab. Aceh Timur dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Rantau Selamat Kab. Aceh Timur dengan pelaksana Cv ARMI MULIA INDAH yang dibayarkan rekening perusahaan nomor: 61001060059844 pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh,Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bireum Bayeun Kab. Aceh Timur dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 IDI Kab. Aceh Timur dengan pelaksana Cv KARIMIVAR yang dibayarkan rekening perusahaan nomor: 61001060049089 pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh,Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Kab. Aceh Timur dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Titi Baroe Kab. Aceh Timur dengan pelaksana Cv .PEUGEUT yang dibayarkan rekening perusahaan nomor: 61001060069585 pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh setelah dilakukan penarikan oleh Direktur perusahaan di bulan desember 2020 sekitra pukul 14.00 Wib selanjutnya dengan didapingi oleh Saudara IRWANSYAH diserahkan kepada saksi sebesar Rp 825.000.000 diperkarangan Bank Aceh Batoh dengan disaksikan oleh Saudara SULTAN MUHAMMAD YUS dan uang tersebut saksi serahkan kepada Saudara MURSALIN beberapa hari kemudian bertempat di warkop solong Mini lampienueng Banda Aceh sebesar Rp 515.625.000 untuk Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Madat Kab. Aceh Timur, Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Pante Bidari Kab. Aceh Timur,  Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Bireum Bayeun Kab. Aceh Timur,Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Rantau Selamat Kab. Aceh Timur dan  Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bireum Bayeun Kab. Aceh Timur.--------------------------------------------

1. Pembayaran pekerjaan SMNKN 1 Lokop Aceh Timur dan SMKN 1 Pante Bidari Kab. Aceh Timur yang dibayarkan kerekening Perusahaan CV. RIDHAPO JAYA yang diserahkan oleh Saudara NOVAL RAMLI kepada saksi sebesar Rp 202.000.000 sekira bulan Desember 2020 bertempat warkop solong mini Lampineueng Banda Aceh dimana uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada  keesokan harinya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saudara MURSALIN di Warkop Chek Yuke Lampineueng.-----------------------------------------

1. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMKN 1 Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan Pada SMKN 1 Simpang Jernih Kab. Aceh Timur  yang dibayarkan kerekening CV BARKAH setelah direktur perusahaan melakukan penarikan uang kemudian diserahkan kepada Saudara HAFIDZ oleh Saudara HAFIDZ menyerahkan kepada saksi pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi dibulan Desember 2020 bertempat di Warkop Solong Mini Lampineueng Banda aceh sebesar Rp 203.770.000 kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara MURSALIN pada hari itu juga di warkop cek yuke Lampineung Rp 101.885.000 untuk pekerjaan Pada SMKN 1 Simpang Jernih Kab. Aceh Timur;------------

1. Pembayaran terhadap pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN Trienggadeng Kab. Pidie Jaya, dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK Negeri Darul Ikhsan Kab. Aceh Timur, yang dilaksanakan oleh CV. KASWARI INDAH PRATAMA tersebut dimana pada tanggal 19 Desember 2020 setelah uang sudah masuk ke rekening perusahaan pada Bank Aceh Syariah dengan nomor Rekening 010.01.06.000206-2 atas nama specimen tanda tangan MUHAMMAD RAZKY AULIA – diserahkan oleh Saudara FUAD HASAN  bulan Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib di depan Bank BSI pasar sejumlah Rp. 185.800.000,- selanjutnya sebesar Rp 81.950.000 saksi serahkan kepada Saudara MURSALIN di Warkop Chek Yuke Lampineung Banda aceh.------------------

1. Pembayaran terhadap pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMKN 1 Bandar Dua Kab. Pidie Jaya setelah dibayarkan pada rekening perusahaan CV. WARNA MANDIRI UTAMA pada Rekening Bank Aceh Syariah milik dengan No Rek: 010.01.05600.387 diserahkan oleh saudara FADHAL HUSEN pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi di bulan Desember 2020 sebesar Rp. 163.900.000,- dirumah saksi kemudian uang tersebut keesokan harinya uang tersebut  saksi serahkan kepada Saudara MURSALIN di Warkop Chek Yuke Lampineung Banda aceh.---------------------------------------

1. Pembayaran terkait Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMAN 1 jangka Buya Kab. Pidie jaya dan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMAN 1 Meureudu Kab. Pidie Jaya yang dibayarkan pada tanggal 22 bulan Desember 2020 pada rekening perusahaan CV. GLOBAL KENCANA dengan Rekening 0100191660215-3 pada Bank Aceh Cabang diserahkan oleh Saudara IRWANSYAH selaku Direktur kepada saksi sebesar Rp 182.900.000 diperkarangan Bank Aceh Batoh keesokan harinya uang tersebut saksi serahkan kepada Saudara MURSALIN di Warkop Chek Yuke Lampineung Banda aceh.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pembayaran terhadap Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan Pembuatan tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN Unggul Kab. Pidie Jaya yang dilaksanakan oleh CV. RAHMIL ULIF tersebut pada sekira bulan Desember 2020 yang dibayarkan ke rekening perusahaan CV. RAHMIL ULIF dengan nomor rekening 610.01.06.002810-4 atas nama specimen tandatangan H. RIDWAN JAMIL sebesar Rp. 182.852.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan dipotong fee pinjam perusahaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada sdra MURSALIN sebesar Rp. 181.352.000,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diserahkan di depan Bank Aceh Syariah Batoh Banda Aceh;-------------------------------------------------------

1. Pembayaran terhadap Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Bandar Dua Kab. Pidie Jaya pelaksana Cv QAUSAR SURYA GEMILANG dimana pada tanggal 22 Desember 2020 diserahkan oleh Saudara IRWANSYAH  Rp 81.950.000, di warkop smea lampineung keesokan harinya uang tersebut saksi serahkan kepada Saudara MURSALIN di Warkop Chek Yuke Lampineung Banda aceh.--------------------------------------------------------

• Pembayaran pekerjaan SMKN 2 Ranto Peureulak Aceh Timur Cv ROYAL MANDIRO COORPORSION setelah diserahkan SUPRIJAL uang tersebut sebesar Rp 102.000.000 saksi serahkan kepada saudara MURSALIN pada hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi di bulan Desember 2020 bertempat di warkop solong mini Lampineung Banda Aceh.------------------

Dari uang yang terdakwa terima tersebut ternyata terdapat kelebihan pembayaran akibat adanya item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan kurang dari volume yang seharusnya dikerjakan, yakni sebesar Rp477.503.468,17 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma tujuh belas sen) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.-------------------------------------

------- Perbuatan terdakwa MURSALIN, S.Sos Bin Alm. ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 618 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ----------------------