1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap terhitung sejak 2 Desember 2015;

3. Menyatakan sah menurut hukum Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses penyelesaian perselisihan selama 6 bulan x Rp. 3.460.672,- = Rp 20.764.032,- (Dua puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga  puluh dua rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hak-hak kepada Penggugat, berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, hak cuti, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 84.069.608,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Dua Puluh Lima Rupiah); dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon              

2 x (9 bulan x Rp. 3.460.672,-)                                       = Rp 62.292.096,-

1. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)      

3 bulan x Rp. 3.460.672,-                                                 = Rp 10.382.016,-     +

(total a+b)                                                                            = Rp 72.674.112,-

1. Uang Penggantian Hak (UPH)

(Pengantian Perumahan, Penggantian Pengobatan

dan Perawatan)    

15 % x Rp 72.674.112                                                      = Rp 10.901.117,-

1. Cuti Tahun 2024, dikonversi dalam uang sebesar     = Rp      494.379,-+

Total                                    a + b + c + d                         = Rp  84.069.608,-

(Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang Pesangon, Uang Penggantian Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Proses, sebesar Rp 104.833.640,- (Seratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan rincian :

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet) atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.