1. Identitas Terdakwa :

1. Penahanan :

1. Dakwaan

Primair :  

       Bahwa Terdakwa JAMSARI BIN SUHADA selaku Kepala Kampong Bukit Alim berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/184/2022 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Kampong dan Pengangkatan Kepala Kampong Terpilih dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam periode 2022-2028, antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kampong Bukit Alim Kecamatan Longkib Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan melaksanakan fungsi Kaur Keuangan dalam menerima menyimpan, menyetorkan/membayar dalam rangka pelaksanaan APB Desa, dan melaksanakan tugas dan fungsi Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan serta merekayasa bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran beban APBK  yang bertentangan dengan:

1. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,  akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan  disiplin anggaran:

1. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan apbdesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan  pengeluaran atas beban apb desa;
4. Menetapkan PPKD;
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa; dan
7. Menyetujui SPP.

1. Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”

1. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
2. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   1. menyusun RAK Desa; dan
   2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

1. Pasal 6 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran”

1. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

1. Pasal 51 Ayat (1) , (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49  memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
2. Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat  persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung  jawab atas kebenaran material yang timbul dari

penggunaan bukti tersebut.

1. Pasal 66 Ayat (5), (6), (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
2. Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
3. Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

1. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampong.

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri sebesar Rp.298.526.966,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.298.526.966,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kota Subulussalam Nomor : 700.1.2.1/06/LHP-PKKN/2025 tanggal 9 Desember 2025 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------

• 1. Penyalahgunaan dalam Belanja / Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong (APBKampong) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 98.693.721,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).-----------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa pada tahun 2023 Kampong Bukit Alim berdasarkan Peraturan Kampong Bukit Alim Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2023 menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.401.757.500,00 (satu milyar empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan telah dilakukan pencairan melalui transfer ke Nomor Rekening Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam dengan nomor rekening 09201026500191 atas nama Kampong Bukit Alim dengan jumlah sebesar Rp.1.218.501.584,98 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Lima ratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen).
• Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Awit Septia Pamuji melakukan penarikan uang dari tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 dari rekening kas Kampong  dengan nomor rekening 09201026500191 atas nama Kampong Bukit Alim, dengan total pengeluaran dana dari rekening koran sebesar : Rp. 1.218.808.000,00 (satu miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

Setelah dilakukan penarikan dari rekening kas Kampong, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 oleh Saksi Awit Septia Pamuji dan Terdakwa, uang yang telah ditarik tersebut uang tersebut sebagian besar disimpan dan dikuasai sendiri oleh Terdakwa sedangkan Saksi Awit Septia Pamuji selaku Bendahara Kampong hanya diberikan uang untuk pembayaran Honorarium, Pembayaran ATK, dan Pembayaran BLT.

• Bahwa karena sebagian besar Anggaran Desa Bukit Alim dikuasai oleh Terdakwa sehingga terhadap Pengeluaran atas Beban Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2023 yaitu :
  1. 1. Pembangunan Talud
     2. Pembangunan Drainase Dusun Jati
     3. Pembangunan Jalan Rabat Beton Halaman BPG
     4. Pembangunan Bronjong
     5. Pembangunan Kandang Burung Puyuh
     6. Pembangunan Jalan Rabat Beton 2023
     7. Pembangunan Kanopi PAUD

Dilakukan tanpa Permintaan Pembayaran dari Pelaksana Kegiatan sehingga Anggaran Pembangunan kegiatan tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.

• Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan tersebut, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa namun TPK tidak pernah dilibatkan dalam Pembangunan dan tidak pernah diberikan dan melihat Surat Keputusan pembentukan TPK. Bahwa TPK pada kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2023 tidak pernah menerima Biaya Operasional TPK/Honor TPK dengan jumlah Honor yang tidak dibagikan kepada TPK tahun 2023 yaitu sejumlah Rp.2.883.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).---------------
• Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Taufik Hamzah,ST yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran Pembangunan terhadap kegiatan Pembangunan pada tahun 2023 tersebut diatas, dan ditemukan kekurangan volume pekerjaan dalam kegiatan pembangunan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Talud            

Volume                        :    11 x 1,5  M2

Lokasi                          :   Dusun Jati

Desa                             :   Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Drainase      

Volume                         :    45 M’

Lokasi                           :   Dusun Jati

Desa                              :   Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Rabat Beton Halaman Kantor BPG

Volume                         :    13 x 20  M2

Lokasi                           :    Dusun Jati

Desa                              :    Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Bronjong

Volume                         :    10 x 1,5  M2

Lokasi                           :    Dusun Suka Damai

Desa                              :    Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembuatan Kandang Burung Puyuh

Volume                         :    10 x 5  M2

Lokasi                           :    Dusun Suka Damai

Desa                              :    Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pemasangan Kanopi PAUD

Volume                         :    7 x 3  M2

Lokasi                           :    Dusun Jati

Desa                              :    Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Jalan Rabat Beton

Volume                         :    33,50 x 3  M2

Lokasi                           :    Dusun Meranti

Desa                              :    Bukit Alim

• Bahwa terhadap Selisih Volume antara Bangunan Fisik terpasang dengan RAB  dalam kegiatan Pembangunan diatas berdasarkan perhitungan Inpektorat Kota Subulussalam Nomor : 700.1.2.1/06/LHPPKKN/2025 Tanggal 09 Desember 2025, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 52.910.631,00.(Lima puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

• Bahwa terhadap belanja yang termuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Bukit Alim Tahun Anggaran 2023 tersebut ada beberapa kegiatan yang dalam Pelaporannya terealisasi namun kenyataannya tidak dilaksanakan, untuk mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi MANSUR BIN ALM. BAKRI MT untuk membuatkan pertanggungjawaban seolah – olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi MANSUR Bin Alm. BAKRI MT untuk membeli kwitansikwitansi kosong dan merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban kemudian Saksi MANSUR menulis kwitansi kosong tersebut sesuai dengan nilai yang tertera pada Sistem Siskeudes (Anggaran) / Tanda Bukti Pengeluaran Uang.--------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa Kegiatan Pengeluaran Dana Kampong Bukit Alim Tahun 2023 yang tidak dibayarkan/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa

1. Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa

1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Pengadaan Bibit Nila)

1. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

• Bahwa dalam Pelaksanaan APBK Kampong Bukit Alim Tahun 2023 terdakwa melaksanakan fungsi Bendahara dalam melakukan pemotongan pajak dan penyetoran pajak namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak menyetorkan pajak desa tahun 2023 sejumlah Rp.19.841.531,00 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah)  dengan rincian sebagia berikut :

• 1. Penyalahgunaan dalam Belanja / Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong (APBKampong) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 199.833.245,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)
• Bahwa pada tahun 2024 Kampong Bukit Alim berdasarkan Peraturan Kampong Bukit Alim Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2024 menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampong Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.733.659.371,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan telah dilakukan pencairan melalui transfer ke Nomor Rekening Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam dengan nomor rekening 09201026500191 atas nama Kampong Bukit Alim dengan jumlah sebesar Rp.1.535.327.100,09 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah sembilan  Sen).--------------------------------------------
• Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Bendahara yaitu Saksi Awit Septia Pamuji melakukan penarikan uang dari tanggal 13 Febaruari 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 dari rekening kas Kampong dengan nomor rekening 09201026500191 atas nama Kampong Bukit Alim, dengan total pengeluaran dana dari rekening koran sebesar : Rp. 1.535.625.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).-----------------------------------------------

Setelah dilakukan penarikan dari rekening kas Kampong, sejak tanggal 13 Febaruari 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 oleh Saksi Awit Septia Pamuji dan Terdakwa, uang yang telah ditarik tersebut uang tersebut sebagian besar disimpan dan dikuasai sendiri oleh Terdakwa sedangkan Saksi Awit Septia Pamuji selaku Bendahara Kampong hanya diberikan uang untuk pembayaran Honorarium, Pembayaran ATK, dan Pembayaran BLT. --------------------------------------------------------

• Bahwa terhadap Pengeluaran atas Beban Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2024 yaitu :
  1. 1. Pembangunan Balai Pengajian;
     2. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Jati
     3. Pembangunan Ruko;
     4. Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Suka Damai
     5. Pembangunan Tembok Pengaman Tebing / Bronjong
     6. Pembangunan Drainase

Dilakukan tanpa Permintaan Pembayaran dari Pelaksana Kegiatan sehingga Anggaran Pembangunan kegiatan tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.-------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan tersebut, Terdakwa telah membentuk TIM Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa namun TPK tidak pernah dilibatkan dalam Pembangunan dan tidak pernah diberikan dan melihat Surat Keputusan pembentukan TPK. Bahwa TIM TPK pada kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2024 tidak pernah menerima Biaya Operasional TPK/Honor TPK dengan jumlah Honor yang tidak dibagikan kepada TPK tahun 2024 yaitu sejumlah Rp.19.518.000,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).---------
• Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Taufik Hamzah,ST yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran Pembangunan terhadap kegiatan Pembangunan pada tahun 2024 tersebut diatas, dan ditemukan kekurangan volume pekerjaan dalam kegiatan pembangunan tersebut dengan rincian sebagai berikut :---------------

1. Nama Pekerjaan        :   Pembangunan Balai Pengajian                   

Volume                         :    7 x 7  M2

Lokasi                          :   Dusun Jati

Desa                             :   Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Jalan Rabat Beton            

Volume                        :    11 x 1,5  M2

Lokasi                          :   Dusun Jati

Desa                             :   Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Ruko 

Volume                         :    12 x 4  M2

Lokasi                           :    Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Jalan Rabat Beton

Volume                         :    35 x 4  M2

Lokasi                           :    Dusun Suka Damai

Desa                              :    Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pembangunan Drainase      

Volume                         :    187  M’

Lokasi                           :    Dusun Suka Damai

Desa                              :    Bukit Alim

1. Nama Pekerjaan        :    Pasangan Tembok Pengaman Tebing/ Bronjong +

                                            Timbunan Tanah

Volume                         :    10 x 1,5  M2

Lokasi                           :    Dusun Suka Damai

Desa                              :    Bukit Alim

• Bahwa terhadap Selisih Volume antara Bangunan Fisik terpasang dengan RAB  dalam kegiatan Pembangunan diatas berdasarkan perhitungan Inpektorat Kota Subulussalam Nomor : 700.1.2.1/06/LHPPKKN/2025 Tanggal 09 Desember 2025, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah 150.345.561,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa terhadap belanja yang termuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Bukit Alim Tahun Anggaran 2024 tersebut ada beberapa kegiatan yang dalam Pelaporannya terealisasi namun kenyataannya tidak dilaksanakan, dan untuk mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi MANSUR BIN ALM. BAKRI MT untuk membuatkan pertanggungjawaban seolah – olah kegiatan tersebut telah terealisasi dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi MANSUR Bin Alm. BAKRI MT untuk membeli kwitansikwitansi kosong dan merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban kemudian Saksi MANSUR menulis kwitansi kosong tersebut sesuai dengan nilai yang tertera pada Sistem Siskeudes (Anggaran) / Tanda Bukti Pengeluaran Uang.--------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Kegiatan Pengeluaran Dana Kampong Bukit Alim Tahun 2024 yang tidak dibayarkan/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,  dengan rincian sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Penyediaan Operasional BPD(Rapat, ATK, Makan Minum,Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam)

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah (Belanja Laptop)

1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pajak  Mobil Ambulance)

1. Penguatan & Peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Honor Linmas)

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya)

1. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga

• Bahwa dalam Pelaksanaan APBK Kampong Bukit Alim Tahun 2024 terdakwa melaksanakan fungsi Bendahara dalam melakukan pemotongan pajak dan penyetoran pajak namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak menyetorkan pajak desa tahun 2024 sejumlah Rp.7.114.278,00 (tujuh juta seratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)  dengan rincian sebagia berikut :