1. DAKWAAN:

PRIMAIR :

-------- Bahwa ia terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM selaku Selaku direktur CV. Lanyala Matality dan Selaku wakil direktur CV. Puncak Telaga Maneh (pelaksana kegiatan) untuk kontrak kerja dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/303/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/258/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 serta Kontrak : 425.11/E.1/200/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 dan Kontrak : 425.11/E.1/297/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, melakukan sendiri tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS selaku direktur CV. RATU ARIESKA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUCHLIS, S.E.AK., M.M. Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN  selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor : 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020 (terpidana dalam perkara yang sama), saksi  ZULFAHMI BIN M. DZAMIL MAKAM Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terpidana dalam perkara yang sama), saksi RACHMAT FITRI  Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019 (terpidana dalam perkara yang sama), pada kurun waktu antara bulan Juli 2020 s/d Bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan melawan hukum,  yaitu :

• Pada tahap perencanaan pengadaan Barang/Jasa PA tidak cermat di dalam mengidentifikasi kebutuhan, dimana masih terdapat kesalahan pada nomenklatur sekolah calon penerima sehingga kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan nama sekolah sudah berubah dan sudah tidak adanya lagi sekolah seperti dari nama SMA berubah menjadi SMK dan adanya kesalahan nama sekolah padahal sudah tidak ada lagi nama sekolah tersebut serta tidak adanya usulan dari masing-masing sekolah penerima bantuan tempat cuci tangan.
• Sengaja melakukan pemecahan paket untuk menghindari tender agar dapat dilaksanakan oleh penyedia yang telah dikondisikan/disiapkan sebelumnya.
• Menerima aliran uang dari uang pungutan secara tidak sah pembuatan kontrak dan penawaran.
• Menyiapkan atau menyuruh menyiapkan dokumen penawaran dan kontrak, yang seharusnya disiapkan oleh para calon pelaksana pekerjaan yang diundang.
• Tidak melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen penawaran para calon pelaksana pekerjaan dengan benar karena terdakwa juga bertindak sebagai orang yang menyiapkan atau menyuruh menyiapkan dokumen penawaran tersebut.
• Selaku pelaksana, terdakwa tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
• melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
• menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
• material yang digunakan untuk pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

hal ini bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

1. Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu:

• Pasal 6:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

• Pasal 7:

Ayat (1) : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, antara lain:

Huruf a       : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf b       : bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf e       : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf f        : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan  kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf g       : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Huruf h       : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan,komisi,rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

• Pasal 20 ayat (2)

“dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi”.

• Pasal 78 ayat (3) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Huruf a  :      Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakankewajiban dalam masa pemeliharaan;

Huruf b  :      Menyebabkan kegagalan bangunan;

Huruf c  :       menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

Huruf d  :      Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

Huruf e :       Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

Huruf f  :       Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

1. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada huruf e dan huruf K yaitu:

1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
3. Pasal 10 Permendagri No. 13 tahun 2006 ttg pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

“Bahwa setiap pengelolaan atas beban APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah”.

1. Pasal 7 PERKA LKPP No. 7 TAHUN 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Ayat (4): Identifikasi Kebutuhan Barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:

1. Prinsip Efisien dan efektif dalam pengadaan barang/jasa.
2. Aspek pengadaan berkelanjutan
3. Penilaian prioritas kebutuhan.

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sejumlah Rp.225.183.901,29 (Dua Ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus satu rupiah koma dua puluh Sembilan) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perawakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023.

• Bahwa terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM selaku Selaku direktur CV. Lanyala Matality dan Selaku wakil direktur CV. Puncak Telaga Maneh (pelaksana kegiatan) untuk kontrak kerja dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/303/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/258/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) serta Kontrak : 425.11/E.1/200/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Kontrak : 425.11/E.1/297/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) selaku Pelaksana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah Rp. 225.183.901,29 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang terdakwa peroleh dari hasil melaksanakan 10 (sepuluh) kontrak kegiatan pembuatan tempat cuci tangan, dimana terdakwa mengerjakan 6 (enam) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dengan meminjam 3 (tiga) perusahaan milik orang lain dan mengerjakan 4 (empat) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dengan menggunakan perusahaan miliknya sendiri.
• Bahwa hasil pemeriksaan tim ahli Konstruksi kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

•   Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan wastafel, namun penambahan wastafel tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
•   Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
•    Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang terpasang adalah kran air berbahan chroom;
•    Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 5 mm, namun temuan dilapangan ada yang terpasang menggunakan alas triplek;
•    Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + intalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang terpasang adalah pompa air biasa dengan berbagai merk;
•    Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh mendapatkan dana Refocussing DPPA SKPA Dinas pendidikan Aceh Nomor DPA 1.01.01.1.01.01.01.23.017 Kode rekening 5.2.3.49.10 sebesar Rp.49.965.562.504,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) yaitu:

1. Konstruksi fisik anggaran yang di anggarkan Rp.45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
2. Pengawasan Konstruksi  Rp.2.252.016.773,00 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
3.   Pengelolaan kegiatan Rp.2.693.353.105,00 (dua milyar enam ratus sembilah puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima rupiah).

• Bahwa dana tersebut dianggarkan untuk Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di Sekolah seluruh Aceh sebesar Rp.45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang tersebar di 401 (empat ratus satu) sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa dari 401 (empat ratus satu) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi dengan anggaran Rp 45.013.407.859,00, (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah), hanya 390 (tiga ratus Sembilan puluh) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang dapat dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp 43.742.310.655,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
• Adapun pejabat pengelola dan pelaksana kegiatan pembuatan  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Aceh, diangkat berdasarkan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, telah menunjuk pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, menunjuk  ZULFAHMI ST., M.Si Bin M. ZAMIL MAKAM selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020.
2.   Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.9/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber Dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh.

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan  saksi MAULANA KAMILl, SE Bin Alm. M. Kamil sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh.

• Pada bulan Juli 2020 guna melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh, sebagaimana termuat dalam DPA Dinas Pendidikan Aceh yaitu tahapan perencanaan dan Pemilihan Penyedia/pelaksana Pekerjaan, saksi Rachmad Fitri HD, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK dan Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra), seluruhnya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 Engineering Estimate (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja serta Syarat-Syarat (RKS) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan yakni :

1. CV Zen Engineering;
2. CV Planet Design;
3. CV Rangka Design Consultan;
4. CV Beinjhon Consultan;
5. CV Diameter Design Consultan;
6. CV Catro Engineering;
7. CV Indoline Engineering Consultan.

Kenyataannya ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan secara proforma, dikarenakan Direktur dari ketujuh perusahaan dimaksud tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, akan tetapi saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra) yang menyiapkan seluruh dokumen perencanaan.

• Selanjutnya masih di bulan Juli 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Aceh mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA Kepala Dinas pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk menandatanganinya, adapun dokumen yang ditandatangani antara lain:

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 390 kegiatan;

b. Owner Estimate (OE) sebanyak 390 kegiatan;

c. Rancangan Kontrak sebanyak 390 kegiatan;

d. Daftar Harga Upah dan Bahan sebanyak 390 kegiatan.

• Setelah Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani oleh saksi Rachmad Fitri HD (Pengguna Anggaran), lalu saksi Rachmad Fitri HD memerintahkan secara lisan kepada saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat cuci tangan dengan menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN berupa dokumen :   HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat  Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang  Jasa dan Rancangan Kontrak tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah. dan pada saat saksi ZULFAHMI  Bin M JAMIL MAKAM  menyusun HPS tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS.
• Bahwa setelah RUP beserta dokumen pendukungnya dan Surat Pengantar Pelimpahan  Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN maka saksi Rachmad Fitri HD selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang bagi 390 paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan pelaksana pekerjaan terdiri dari 219 Perusahaan penyedia yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya oleh sebanyak 30 (tiga puluh) orang/pihak swasta, yaitu:

Ketiga puluh orang tersebut sebelum proses pengadaan, masih di awal Juli Tahun 2020 telah mendatangi/meminta paket pekerjaan kepada saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh).

• Bahwa 30 (tiga Puluh) orang tersebut di atas setelah bertemu dengan saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi. Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh) Pada tahun 2020, dan disepakati jatah atau porsi masing-masing paket kegiatan yang akan dikerjakan selanjutnya  agar proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN dapat dilaksanakan ke-30 orang tersebut di atas mencari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang akan digunakan atau dipinjam dalam proses pengadaan langsung  dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa setelah perusahaan yang akan digunakan dalam proses pengadaan langsung diperoleh dan disetujui oleh saksi Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran sebagai pelaksana pekerjaan maka ke-30 (tiga puluh) orang peminta paket tersebut mengerjakan sendiri dan/atau menunjuk pelaksana lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa sekitar bulan September Tahun 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan Dokumen Pengadaan kepada saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) yaitu:

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran

b.  RAB sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;

c.  Gambar Rencana Kerja sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;

d.  BOQ sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; dan

e.  Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket.

• Bahwa pada tanggal 14 September 2020, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) membuka pengadaan di LPSE Aceh dengan menggunakan akun saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA untuk kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan uraian sebagai berikut:

Jadwal Pengadaan Langsung dimulai dari bulan September Tahun 2020 sampai dengan Bulan November Tahun 2020, terdapat 219 perusahaan yang mendaftar ke laman LPSE untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh termasuk 3 (tiga) perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM dan 2 (dua) perusahaan milik terdakwa sendiri untuk 10 (sepuluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh.

• Terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM mendapatkan 10 paket pekerjaan tersebut dari saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS,
• Saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS sekira bulan September 2020 mendapatkan list paket kegiatan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh dari saksi T. NARA SETIA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) paket secara bertahap.
• Kemudian saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS menyerahkan sebagian paket kegiatan yang diterimanya itu sejumlah 10 paket kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi air bersih tersebut kepada terdakwa.
• Bahwa pada sekira bulan September 2020 yang tanggalnya saya tidak ingat lagi dimana saya bertemu dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS Als SYIFAK pada saat dirinya pulang kampung di Desa Meunasah Tgk. Di Gadong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen pada salah satu warung kopi di Kota Juang Kab. Bireuen dan terdakwa menyampaikan kepada sdra SYIFAK “SYIFAK tolong bantu terdakwa untuk beberapa pekerjaan dikarenakan saya saat ini lagi tidak ada pekerjaan” dan saksi SYIFAK menjawab “Baik bang saya usahakan” .
• Bahwa seminggu kemudian saksi SYIFAK menghubungi terdakwa dan menyampaikan “bang sudah bisa siapkan 5 (lima) perusahaan ini ada paket Pekerjaan Langsung (PL) dan kirimkan ke saya” kemudian terdakwa menyiapkan  5 (lima) profil perusahaan yaitu CV. LANYALA MATALITY, CV. TRIPLE-N SON'S, CV. ANDALAN BARU, CV. KHALID KARYA GROUP dan CV. PUNCAK TEULAGA MANEH  dan selanjutnya profil untuk 5 (lima) perusahaan tersebut dan terdakwa kirimkan kepada saksi SYIFAK.
• Selanjutnya saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS membawa 5 profil perusahaan tersebut ke Dinas Pendidikan Aceh untuk diserahkan kepada saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Aceh untuk diproses dan di input ke dalam Aplikasi LPSE.
• Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan membuat dokumen  pengadaan, yang kemudian disusuli dengan membuat undangan melalui sistem (LPSE) dan mengirimnya melalui email masing-masing perusahaan yang sebelumnya sebanyak 20 orang pemilik paket pekerjaan telah menjumpainya dengan membawa list/daftar nama pekerjaan yang akan dikerjakan beserta wilayah pekerjaannya yang sudah diparaf oleh saksi T. NARA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh yang nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan sendiri atau dikerjakan pihak lain yaitu temannya dan hal tersebut sesuai arahan dari saksi RACHMAD FITRI HD, MPA Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran,  saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas dan saksi ZULFAHMI Bin M JAMIL MAKAM selaku PPTK, dengan kata-kata arahan “terkait Penyedia dalam kegiatan pembuatan tempat cuci tangan nanti ada datang orang yang menjumpai  saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN, maka mereka yang mempunyai paket pekerjaan tersebut, mohon diproses ya” lalu saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN menjawab “baik pak”.
• Bahwa ke-219 perusahaan yang diundang oleh saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat pengadaan tidak pernah membuat dan meng-upload atau mengunggah dokumen perusahaan melainkan yang melakukan adalah tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Aceh sehingga data yang dibuat di dalam dokumen penawaran menyesuaikan dengan dokumen HPS.
• Saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN atas sepengetahuan dan arahan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK dan saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran, telah mengusulkan 219 nama perusahaan untuk ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020, dan untuk membuat dan mengupload atau mengunggah Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut dilakukan oleh orang Tenaga Kontrak pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan Aceh, dengan menggunakan username dan password  dari 219 perusahaan tersebut.
• Bahwa dikarenakan ke-219 perusahaan yang diundang oleh saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku pejabat pengadaan adalah perusahaan yang dipinjam oleh ke-30 orang yang telah mendapat persetujuan dari saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran dan diketahui oleh saksi T. NARA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh serta saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK maka proses pengadaan langsung selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi melainkan hanya dibuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung, para penyedia hanya datang untuk tandatangan dokumen Berita Acara Negosiasi Harga dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi saja. Dan para penyedia dinyatakan Lulus memenuhi syarat untuk selanjutnya saksi  MUCHLIS, SE, Ak, M.Si selaku Pejabat Pengadaan menetapkan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pemenang 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang diumumkan dalam laman SPSE termasuk didalamnya 3 perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM dan 2 perusahaan milik terdakwa sendiri untuk 10 paket pekerjaan.
• Bahwa setelah saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan selesai melaksanakan pengadaan langsung, selanjutnya terdakwa menyerahkan 219 (dua ratus sembilan belas) dokumen proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada saksi RACHMAD FITRI HD,  M.PA selaku Pengguna Anggaran. Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh, dimana dalam surat tersebut menunjuk 219 (dua ratus sembilan belas) Perusahaan sebagai Penyedia untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh.
• Pada pertengahan bulan Oktober 2020 saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN menghubungi saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS untuk mengambil dokumen kontrak pekerjaan terhadap 5 perusahaan tersebut dan selanjutnya saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS menyerahkan 10 Dokumen kontrak kepada terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM untuk di tandatangani oleh terdakwa dan para direktur perusaan yang dipinjam perusahaannya.
• Bahwa saksi RACHMAD FITRI HD, M.PA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Direktur 219 Perusahaan (termasuk terdakwa) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan nilai total sebesar Rp43.595.743.000,00, yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun isi SPK tersebut antara lain:

• Bahwa dalam SPK uraian pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh adalah:
  1. Pekerjaan Persiapan (pekerjaan mempersiapkan lahan, keselamatan kerja dan administrasi)
  2. Pekerjaan Persiapan Saluran Buang.

• Pekerjaan Perpipaan (pemasangan pipa PVC ukuran 2 Inch + Assesoris yang berfungsi menyalurkan air buangan dari tempat cuci tangan ke drainase
  1. Pekerjaan Sanitasi Dan Tempat Cuci Tangan, terdiri dari :
• Pekerjaan Tanah
• Pekerjaan Pondasi dan pasangan
• Pekerjaan Beton bertulang
• Pekerjaan Plumbing/perpipaan
  1. Pekerjaan Menara Air.

(Pekerjaan pemasangan menara air dan besi siku lengkap dengan pemasangan tanki air).

Pekerjaan Lain-Lain. (pembuatan sumur bor dan pembersihan akhir lokasi).

• Selanjutnya terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM mulai mengerjakan 10 paket pekerjaan tersebut disekolah-sekolah sebagaimana yang telah ditunjuk.
• Bahwa terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM Selaku direktur CV. Lanyala Matality dan Selaku wakil direktur CV. Puncak Telaga Maneh mengerjakan 4 paket kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Air pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh T.A 2020 yang bersumber dari Dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Simpang Mamplam Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/303/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. LANYALA MATALITY.

2. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Samalanga Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/258/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. LANYALA MATALITY.

3. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pandrah Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/200/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. PUNCAK TEULAGA MANEH.

4. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Jangka Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/297/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. PUNCAK TEULAGA MANEH.

• Bahwa selain mengerjakan 4 paket kegiatan tersebut dengan menggunakan perusahaan miliknya sendiri, terdakwa juga mengerjakan 6 paket kegiatan lain dengan meminjam 3 perusahaan milik orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Samalanga Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/255/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. KHALID KARYA GROUP.
2. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/302/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. KHALID KARYA GROUP.
3. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Samalanga Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/260/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. ANDALAN BARU.
4. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK NEGERI 1 JEUNIEB Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/341/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 94.503.000,00.- (sembilan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. ANDALAN BARU.
5. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Peusangan Selatan Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/254/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. TRIPLE-N SON'S.
6. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Peulimbang Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/300/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. TRIPLE-N SON'S.

• Bahwa  berdasarkan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Backup Data, dan MC 100, Kontraktor Pelaksana atas persetujuan dan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, menyatakan bahwa 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan di lapangan sudah selesai 100% termasuk didalamnya 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa  kegiatan jasa konsultansi  pengawasan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi penyedia jasa selaku pelaksananya telah diatur dan disepakati oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat pengadaan) dengan tujuan agar kegiatan pengawasan  pembuatan tempat cuci tangan atau  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah di Wilayah Aceh dapat diatur oleh mereka dan untuk kegiatan jasa konsultansi pengawasan tersebut setiap penyedia atau rekanan dibebankan biaya sebesar Rp.500.000,00.
• Sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan termasuk didalamnya 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, saksi ZULFAHMI Bin M JAMIL selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh membuat:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%, dimana berita acara tersebut ditujukan kepada saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang di dalamnya berisikan antara lain:

1. Ditandatangani oleh  saksi ZULFAHMI Bin M.JAMIL selaku PPTK, seluruh Direktur Kontraktor Pelaksana (219 Direktur Perusahaan), dan diketahui/disetujui oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh.
2. Berita acara tersebut menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100?n semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

1. Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.

• Bahwa sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas surat dari saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saksi Maulana Kamil selaku Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PjPHP) perihal: permohonan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan maka PJPHP  membuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan dengan hasil bahwa kelengkapan hasil dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dinyatakan diterima dan dokumen administrasi kegiatan telah memenuhi, padahal saksi Maulana Kamil tidak melakukan pemeriksaan administrasi hanya langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang telah dibuat oleh tenaga kontrak pada Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu saksi Muksalmina dan saksi Rio Novendra dikarenakan saksi Maulana Kamil menerima pemberian uang dengan nominal paling besar diberikan Rp.500.000,00 dan nominal paling kecil Rp.100.000,00 untuk setiap kontrak yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh pelaksana sendiri dan dari tim teknis bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.
• Bahwa sekitar bulan Desember 2020, saksi Yeni Sriwahyuni, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket Pekerjaan senilai Rp.43.595.743.000,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk didalamnya 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa dalam pengajuan SPP turut dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yang dibuat secara proforma atau tidak sebagaimana mestinya;
2. Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
3. Surat Pernyataan Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana dalam laporan kemajuan dengan tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan dalam kontrak kerja;
4. Surat Permohonan Provisional Hand Over (PHO) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.

• Bahwa selanjutnya atas SPP-LS yang diajukan maka saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar)-LS  yang ditujukan dan memerintahkan, Bendahara Umum Daerah (BUD) Aceh pada tahun 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong Infaq, PPh 4 (2) dan PPN sebesar Rp.38.622.294.131,00 (Rp.43.595.743.000,00 – Rp.4.973.448.869,00) dengan rincian sebagai berikut:

Seluruh pencairan pembayaran untuk sebanyak 390 paket tersebut masuk ke rekening 219 (dua ratus sembilan belas) Kontraktor Pelaksana termasuk didalamnya 10 (sepuluh) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa..

• Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, kemudian masing-masing Direktur perusahaan melakukan penarikan, dan selanjutnya orang yang dianggap sebagai pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing Direktur dan Direktur perusahaan langsung memotong Fee Perusahaan sebesar 1% s/d 2?ngan total sebesar Rp.423.400.000,00 dari masing-masing nilai kontrak.
• Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 dan Tahun 2022,  dari hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan Volume terhadap hasil pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, termasuk didalamnya 10 (sepuluh ) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK), dengan rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

• Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan wastafel, namun penambahan wastafel tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
• Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
• Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang terpasang adalah kran air berbahan chroom;
• Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 5 mm, namun temuan dilapangan ada yang terpasang menggunakan alas triplek;
• Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + intalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang terpasang adalah pompa air biasa dengan berbagai merk;
• Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum.(akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dikerjakan oleh terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM berjumlah Rp.225.183.901,29 (Dua Ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus satu rupiah koma dua puluh Sembilan)  sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perawakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut :

-------- Perbuatan terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm. IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab       Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). --------------------------------------

SUBSIDAIR :

--------- Bahwa terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM selaku Selaku direktur CV. Lanyala Matality dan Selaku wakil direktur CV. Puncak Telaga Maneh (pelaksana kegiatan) untuk kontrak kerja dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/303/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/258/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 serta Kontrak : 425.11/E.1/200/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 dan Kontrak : 425.11/E.1/297/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, melakukan sendiri Tindak Pidana, yang turut serta melakukan Tindak Pidana, dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS selaku direktur CV. RATU ARIESKA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUCHLIS, S.E.AK., M.M. Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN  selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersumber dari Dana APBA pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor : 800/A.3/609.a tanggal 15 Juni 2020 (terpidana dalam perkara yang sama), saksi  ZULFAHMI BIN M. DZAMIL MAKAM Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kegiatan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terpidana dalam perkara yang sama), saksi RACHMAT FITRI  Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/003/2019 tanggal 29 Agustus 2019 (terpidana dalam perkara yang sama), pada kurun waktu antara bulan Juli 2020 s/d Bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yakni  sebagai berikut :

• Bahwa dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) paket pekerjaan, terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM telah menguntungkan dirinya sendiri berjumlah Rp.225.183.901,29 (Dua Ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus satu rupiah koma dua puluh Sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang diperoleh dari kelebihan pembayaran dalam pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 sebagaimana dalam tabel rincian.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM selaku Selaku direktur CV. Lanyala Matality dan Selaku wakil direktur CV. Puncak Telaga Maneh (pelaksana kegiatan) bersama-sama dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS selaku direktur CV. RATU ARIESKA, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun 2019 s/d Januari 2020 bersama dengan saksi Drs. H. RACHMAT FITRI, M.P.A Bin (Alm) HUSAINI H.D selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan saksi ZULFAHMI BIN M. DZAMIL MAKAM Selaku PPTK kegiatan Pengadaan Langsung, dimana terdakwa selaku pelaksana untuk kontrak kerja dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/303/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/258/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 serta Kontrak : 425.11/E.1/200/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 dan Kontrak : 425.11/E.1/297/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020, serta terhadap 6 (enam) kontrak kerja lainnya dimana terdakwa selaku peminjam perusahaan :

• tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
• melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
• menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
• material yang digunakan untuk pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.

maka dalam hal ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, dengan sengaja tidak melaksanakan mekanisme pengadaan dengan baik dan sempurna, sebagaimana yang telah ditentukan dalam:

• Pasal 78 ayat (3) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Huruf a  :    Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakankewajiban dalam masa pemeliharaan;

Huruf b  :    Menyebabkan kegagalan bangunan;

Huruf c  :     menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

Huruf d  :    Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

Huruf e :     Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

Huruf f  :     Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

telah menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar berjumlah Rp.225.183.901,29 (Dua Ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus satu rupiah koma dua puluh Sembilan)  sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perawakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023. Dikaitkan dengan hasil pemeriksaan tim ahli Konstruksi kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

• Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan wastafel, namun penambahan wastafel tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
• Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
• Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang terpasang adalah kran air berbahan chroom;
• Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 5 mm, namun temuan dilapangan ada yang terpasang menggunakan alas triplek;
• Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + intalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang terpasang adalah pompa air biasa dengan berbagai merk;
• Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2020 Dinas Pendidikan Aceh mendapatkan dana Refocussing DPPA SKPA Dinas pendidikan Aceh Nomor DPA 1.01.01.1.01.01.01.23.017 Kode rekening 5.2.3.49.10 sebesar Rp.49.965.562.504,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat rupiah) yaitu:

1. Konstruksi fisik anggaran yang di anggarkan Rp.45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
2. Pengawasan Konstruksi  Rp.2.252.016.773,00 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
3.   Pengelolaan kegiatan Rp.2.693.353.105,00 (dua milyar enam ratus sembilah puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima rupiah).

• Bahwa dana tersebut dianggarkan untuk Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi di Sekolah seluruh Aceh sebesar Rp.45.013.407.859,00 (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang tersebar di 401 (empat ratus satu) sekolah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Aceh Nomor 1.01.01.1.01.01.01.23.017 tanggal 15 Juni 2020, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa dari 401 (empat ratus satu) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi dengan anggaran Rp 45.013.407.859,00, (empat puluh lima milyar tiga belas juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah), hanya 390 (tiga ratus Sembilan puluh) kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang dapat dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp 43.742.310.655,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
• Adapun pejabat pengelola dan pelaksana kegiatan pembuatan  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Aceh, diangkat berdasarkan Surat Keputusan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/60/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, telah menunjuk pada Dinas Pendidikan Aceh sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/610/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Bersumber dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, menunjuk  ZULFAHMI ST., M.Si Bin M. ZAMIL MAKAM selaku PPTK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi Kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 800/A.3/609.9/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber Dari Dana APBA Pergeseran Refocussing pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/A.3/158/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2020, telah menetapkan  saksi MAULANA KAMILl, SE Bin Alm. M. Kamil sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) pada Dinas Pendidikan Aceh.

• Pada bulan Juli 2020 guna melaksanakan kegiatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi pada Dinas Pendidikan Aceh, sebagaimana termuat dalam DPA Dinas Pendidikan Aceh yaitu tahapan perencanaan dan Pemilihan Penyedia/pelaksana Pekerjaan, saksi Rachmad Fitri HD, Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK dan Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra), seluruhnya merupakan staf pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh untuk mempersiapkan 390 Engineering Estimate (EE), gambar rencana pekerjaan dan Rencana Kerja serta Syarat-Syarat (RKS) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi seolah-olah menggunakan 7 (tujuh) perusahaan konsultan yakni :

1. CV Zen Engineering;
2. CV Planet Design;
3. CV Rangka Design Consultan;
4. CV Beinjhon Consultan;
5. CV Diameter Design Consultan;
6. CV Catro Engineering;
7. CV Indoline Engineering Consultan.

Kenyataannya ketujuh perusahaan konsultan perencana tersebut hanya digunakan atau dipinjam nama perusahaannya atau hanya digunakan secara proforma, dikarenakan Direktur dari ketujuh perusahaan dimaksud tidak ada melakukan perikatan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Aceh terkait Perencanaan Pengadaan Langsung Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocusing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh, akan tetapi saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis (Ir. Roni Yulianto, ST, MT, Sdr. Adnan, ST, dan Sdr. Rendra Satria Putra) yang menyiapkan seluruh dokumen perencanaan.

• Selanjutnya masih di bulan Juli 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Aceh mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 390 (tiga ratus sembilan puluh) Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dan menyerahkan dokumen kelengkapannya kepada saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA Kepala Dinas pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk menandatanganinya, adapun dokumen yang ditandatangani antara lain:

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebanyak 390 kegiatan;

b. Owner Estimate (OE) sebanyak 390 kegiatan;

c. Rancangan Kontrak sebanyak 390 kegiatan;

d. Daftar Harga Upah dan Bahan sebanyak 390 kegiatan.

• Setelah Dokumen yang berhubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani oleh saksi Rachmad Fitri HD (Pengguna Anggaran), lalu saksi Rachmad Fitri HD memerintahkan secara lisan kepada saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM bersama Tim Teknis untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat cuci tangan dengan menyerahkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN berupa dokumen :   HPS, RAB, Gambar, RKS, Form Surat  Pengantar Pelimpahan Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang  Jasa dan Rancangan Kontrak tanpa ada dibuat surat tugas/surat perintah. dan pada saat saksi ZULFAHMI  Bin M JAMIL MAKAM  menyusun HPS tidak ada membuat kertas kerja penyusunan HPS.
• Bahwa setelah RUP beserta dokumen pendukungnya dan Surat Pengantar Pelimpahan  Dokumen ke Pejabat Pengadaan Barang jasa yakni saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN maka saksi Rachmad Fitri HD selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang bagi 390 paket Kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan pelaksana pekerjaan terdiri dari 219 Perusahaan penyedia yang dibawa atau dipinjam nama perusahaannya oleh sebanyak 30 (tiga puluh) orang/pihak swasta, yaitu:

Ketiga puluh orang tersebut sebelum proses pengadaan, masih di awal Juli Tahun 2020 telah mendatangi/meminta paket pekerjaan kepada saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh).

• Bahwa 30 (tiga Puluh) orang tersebut di atas setelah bertemu dengan saksi Rachmat Fitri, HD selaku Pengguna Anggaran, saksi. T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan, saksi. Syahrul (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi T. Syahrizal (PNS Dinas Pendidikan Aceh), saksi Ainul dan saksi Irwan (staf keuangan Disdik Aceh) Pada tahun 2020, dan disepakati jatah atau porsi masing-masing paket kegiatan yang akan dikerjakan selanjutnya  agar proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN dapat dilaksanakan ke-30 orang tersebut di atas mencari 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan yang akan digunakan atau dipinjam dalam proses pengadaan langsung  dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa setelah perusahaan yang akan digunakan dalam proses pengadaan langsung diperoleh dan disetujui oleh saksi Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran sebagai pelaksana pekerjaan maka ke-30 (tiga puluh) orang peminta paket tersebut mengerjakan sendiri dan/atau menunjuk pelaksana lapangan, dengan uraian sebagai berikut:

• Bahwa sekitar bulan September Tahun 2020, saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh menyerahkan Dokumen Pengadaan kepada saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) yaitu:

a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Rachmad Fitri HD selaku pengguna Anggaran

b.  RAB sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;

c.  Gambar Rencana Kerja sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket;

d.  BOQ sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket; dan

e.  Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket.

• Bahwa pada tanggal 14 September 2020, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat Pengadaan) membuka pengadaan di LPSE Aceh dengan menggunakan akun saksi Drs. Rachmad Fitri HD, MPA untuk kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan uraian sebagai berikut:

Jadwal Pengadaan Langsung dimulai dari bulan September Tahun 2020 sampai dengan Bulan November Tahun 2020, terdapat 219 perusahaan yang mendaftar ke laman LPSE untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh termasuk 3 (tiga) perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM dan 2 (dua) perusahaan milik terdakwa sendiri untuk 10 (sepuluh) paket pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh.

• Terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM mendapatkan 10 paket pekerjaan tersebut dari saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS,
• Saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS sekira bulan September 2020 mendapatkan list paket kegiatan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh dari saksi T. NARA SETIA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) paket secara bertahap.
• Kemudian saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS menyerahkan sebagian paket kegiatan yang diterimanya itu sejumlah 10 paket kegiatan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi air bersih tersebut kepada terdakwa.
• Bahwa pada sekira bulan September 2020 yang tanggalnya saya tidak ingat lagi dimana saya bertemu dengan saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS Als SYIFAK pada saat dirinya pulang kampung di Desa Meunasah Tgk. Di Gadong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen pada salah satu warung kopi di Kota Juang Kab. Bireuen dan terdakwa menyampaikan kepada sdra SYIFAK “SYIFAK tolong bantu terdakwa untuk beberapa pekerjaan dikarenakan saya saat ini lagi tidak ada pekerjaan” dan saksi SYIFAK menjawab “Baik bang saya usahakan” .
• Bahwa seminggu kemudian saksi SYIFAK menghubungi terdakwa dan menyampaikan “bang sudah bisa siapkan 5 (lima) perusahaan ini ada paket Pekerjaan Langsung (PL) dan kirimkan ke saya” kemudian terdakwa menyiapkan  5 (lima) profil perusahaan yaitu CV. LANYALA MATALITY, CV. TRIPLE-N SON'S, CV. ANDALAN BARU, CV. KHALID KARYA GROUP dan CV. PUNCAK TEULAGA MANEH  dan selanjutnya profil untuk 5 (lima) perusahaan tersebut dan terdakwa kirimkan kepada saksi SYIFAK.
• Selanjutnya saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS membawa 5 profil perusahaan tersebut ke Dinas Pendidikan Aceh untuk diserahkan kepada saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Aceh untuk diproses dan di input ke dalam Aplikasi LPSE.
• Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan membuat dokumen  pengadaan, yang kemudian disusuli dengan membuat undangan melalui sistem (LPSE) dan mengirimnya melalui email masing-masing perusahaan yang sebelumnya sebanyak 20 orang pemilik paket pekerjaan telah menjumpainya dengan membawa list/daftar nama pekerjaan yang akan dikerjakan beserta wilayah pekerjaannya yang sudah diparaf oleh saksi T. NARA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh yang nantinya pada saat pelaksanaan pekerjaan akan dikerjakan sendiri atau dikerjakan pihak lain yaitu temannya dan hal tersebut sesuai arahan dari saksi RACHMAD FITRI HD, MPA Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku Pengguna Anggaran,  saksi T. Nara Setia selaku Sekretaris Dinas dan saksi ZULFAHMI Bin M JAMIL MAKAM selaku PPTK, dengan kata-kata arahan “terkait Penyedia dalam kegiatan pembuatan tempat cuci tangan nanti ada datang orang yang menjumpai  saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN, maka mereka yang mempunyai paket pekerjaan tersebut, mohon diproses ya” lalu saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN menjawab “baik pak”.
• Bahwa ke-219 perusahaan yang diundang oleh saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat pengadaan tidak pernah membuat dan meng-upload atau mengunggah dokumen perusahaan melainkan yang melakukan adalah tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Aceh sehingga data yang dibuat di dalam dokumen penawaran menyesuaikan dengan dokumen HPS.
• Saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN atas sepengetahuan dan arahan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK dan saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran, telah mengusulkan 219 nama perusahaan untuk ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh tahun 2020, dan untuk membuat dan mengupload atau mengunggah Dokumen Penawaran terkait kegiatan tersebut dilakukan oleh orang Tenaga Kontrak pada Bidang Sarpras Dinas Pendidikan Aceh, dengan menggunakan username dan password  dari 219 perusahaan tersebut.
• Bahwa dikarenakan ke-219 perusahaan yang diundang oleh saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku pejabat pengadaan adalah perusahaan yang dipinjam oleh ke-30 orang yang telah mendapat persetujuan dari saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran dan diketahui oleh saksi T. NARA selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh serta saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM selaku PPTK maka proses pengadaan langsung selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi tidak dilakukan verifikasi dan klarifikasi melainkan hanya dibuat dokumen administrasi untuk melengkapi proses pengadaan langsung, para penyedia hanya datang untuk tandatangan dokumen Berita Acara Negosiasi Harga dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi saja. Dan para penyedia dinyatakan Lulus memenuhi syarat untuk selanjutnya saksi  MUCHLIS, SE, Ak, M.Si selaku Pejabat Pengadaan menetapkan 219 (dua ratus sembilan belas) perusahaan sebagai pemenang 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi yang diumumkan dalam laman SPSE termasuk didalamnya 3 perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM dan 2 perusahaan milik terdakwa sendiri untuk 10 paket pekerjaan.
• Bahwa setelah saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN selaku Pejabat Pengadaan selesai melaksanakan pengadaan langsung, selanjutnya terdakwa menyerahkan 219 (dua ratus sembilan belas) dokumen proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada saksi RACHMAD FITRI HD,  M.PA selaku Pengguna Anggaran. Kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh, dimana dalam surat tersebut menunjuk 219 (dua ratus sembilan belas) Perusahaan sebagai Penyedia untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh.
• Pada pertengahan bulan Oktober 2020 saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Alias MUMU Bin ABDURRAHMAN menghubungi saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS untuk mengambil dokumen kontrak pekerjaan terhadap 5 perusahaan tersebut dan selanjutnya saksi SYIFAK MUHAMMAD YUS menyerahkan 10 Dokumen kontrak kepada terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM untuk di tandatangani oleh terdakwa dan para direktur perusaan yang dipinjam perusahaannya.
• Bahwa saksi RACHMAD FITRI HD, M.PA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Direktur 219 Perusahaan (termasuk terdakwa) menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 390 Paket Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dengan nilai total sebesar Rp43.595.743.000,00, yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun isi SPK tersebut antara lain:

• Bahwa dalam SPK uraian pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh adalah:

I. Pekerjaan Persiapan (pekerjaan mempersiapkan lahan, keselamatan kerja dan administrasi)

II Pekerjaan Persiapan Saluran Buang.

• Pekerjaan Perpipaan (pemasangan pipa PVC ukuran 2 Inch + Assesoris yang berfungsi menyalurkan air buangan dari tempat cuci tangan ke drainase

III. Pekerjaan Sanitasi Dan Tempat Cuci Tangan, terdiri dari :

• Pekerjaan Tanah
• Pekerjaan Pondasi dan pasangan
• Pekerjaan Beton bertulang
• Pekerjaan Plumbing/perpipaan

IV. Pekerjaan Menara Air.

(Pekerjaan pemasangan menara air dan besi siku lengkap dengan pemasangan tanki air).

Pekerjaan Lain-Lain. (pembuatan sumur bor dan pembersihan akhir lokasi).

• Selanjutnya terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM mulai mengerjakan 10 paket pekerjaan tersebut disekolah-sekolah sebagaimana yang telah ditunjuk.
• Bahwa terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM Selaku direktur CV. Lanyala Matality dan Selaku wakil direktur CV. Puncak Telaga Maneh mengerjakan 4 paket kegiatan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi Air pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh T.A 2020 yang bersumber dari Dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Simpang Mamplam Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/303/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. LANYALA MATALITY.

2. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 2 Samalanga Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/258/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. LANYALA MATALITY.

3.  Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Pandrah Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/200/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. PUNCAK TEULAGA MANEH.

4. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Jangka Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/297/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. PUNCAK TEULAGA MANEH.

• Bahwa selain mengerjakan 4 paket kegiatan tersebut dengan menggunakan perusahaan miliknya sendiri, terdakwa juga mengerjakan 6 paket kegiatan lain dengan meminjam 3 perusahaan milik orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Samalanga Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/255/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. KHALID KARYA GROUP.
2. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/302/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. KHALID KARYA GROUP.
3. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 3 Samalanga Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/260/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. ANDALAN BARU.
4. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMK NEGERI 1 JEUNIEB Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/341/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 94.503.000,00.- (sembilan puluh empat juta lima ratus tiga ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. ANDALAN BARU.
5. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Peusangan Selatan Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/254/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.597.000,00.- (seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. TRIPLE-N SON'S.
6. Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi SMAN 1 Peulimbang Kab. Bireuen, dengan Nomor Kontrak : 425.11/E.1/300/SPK-RCFSG-FSK/23.017/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 113.652.000,00.- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. TRIPLE-N SON'S.

• Bahwa  berdasarkan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Backup Data, dan MC 100, Kontraktor Pelaksana atas persetujuan dan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas, menyatakan bahwa 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan di lapangan sudah selesai 100% termasuk didalamnya 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa  kegiatan jasa konsultansi  pengawasan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi penyedia jasa selaku pelaksananya telah diatur dan disepakati oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi ZULFAHMI Bin M. JAMIL MAKAM, saksi MUCHLIS, SE AK. M.M Ali MUMU Bin ABDURRAHMAN (Pejabat pengadaan) dengan tujuan agar kegiatan pengawasan  pembuatan tempat cuci tangan atau  tempat cuci tangan dan sanitasi di sekolah di Wilayah Aceh dapat diatur oleh mereka dan untuk kegiatan jasa konsultansi pengawasan tersebut setiap penyedia atau rekanan dibebankan biaya sebesar Rp.500.000,00.
• Sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan termasuk didalamnya 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, saksi ZULFAHMI Bin M JAMIL selaku PPTK Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh membuat:

a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%, dimana berita acara tersebut ditujukan kepada saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang di dalamnya berisikan antara lain:

1. Ditandatangani oleh  saksi ZULFAHMI Bin M.JAMIL selaku PPTK, seluruh Direktur Kontraktor Pelaksana (219 Direktur Perusahaan), dan diketahui/disetujui oleh saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Aceh.
2. Berita acara tersebut menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100?n semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.

b.  Permohonan Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan.

• Bahwa sekitar bulan November dan Desember Tahun 2020, atas surat dari saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saksi Maulana Kamil selaku Pejabat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PjPHP) perihal: permohonan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan maka PJPHP  membuat Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan untuk 390 (tiga ratus sembilan puluh) paket pekerjaan dengan hasil bahwa kelengkapan hasil dokumen administrasi pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh dinyatakan diterima dan dokumen administrasi kegiatan telah memenuhi, padahal saksi Maulana Kamil tidak melakukan pemeriksaan administrasi hanya langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang telah dibuat oleh tenaga kontrak pada Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yaitu saksi Muksalmina dan saksi Rio Novendra dikarenakan saksi Maulana Kamil menerima pemberian uang dengan nominal paling besar diberikan Rp.500.000,00 dan nominal paling kecil Rp.100.000,00 untuk setiap kontrak yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh pelaksana sendiri dan dari tim teknis bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.
• Bahwa sekitar bulan Desember 2020, saksi Yeni Sriwahyuni, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas 390 (tiga ratus sembilan puluh) Paket Pekerjaan senilai Rp.43.595.743.000,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk didalamnya 38 (tiga puluh delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa.
• Bahwa dalam pengajuan SPP turut dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh yang dibuat secara proforma atau tidak sebagaimana mestinya;
2. Surat Permohonan Pembayaran Lunas 100% yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh;
3.     Surat Pernyataan Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana dalam laporan kemajuan dengan tepat waktu, sesuai dengan spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan dalam kontrak kerja;
4. Surat Permohonan Provisional Hand Over (PHO) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Aceh.

• Bahwa selanjutnya atas SPP-LS yang diajukan maka saksi RACHMAD FITRI HD selaku Pengguna anggaran menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar)-LS  yang ditujukan dan memerintahkan, Bendahara Umum Daerah (BUD) Aceh pada tahun 2020 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai bersih setelah dipotong Infaq, PPh 4 (2) dan PPN sebesar Rp.38.622.294.131,00 (Rp.43.595.743.000,00 – Rp.4.973.448.869,00) dengan rincian sebagai berikut:

Seluruh pencairan pembayaran untuk sebanyak 390 paket tersebut masuk ke rekening 219 (dua ratus sembilan belas) Kontraktor Pelaksana termasuk didalamnya 10 (sepuluh) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa..

• Bahwa setelah uang masuk ke rekening perusahaan, kemudian masing-masing Direktur perusahaan melakukan penarikan, dan selanjutnya orang yang dianggap sebagai pemilik pekerjaan/paket (sebanyak 30 orang) mengambil uang tersebut dengan cara menjumpai masing-masing Direktur dan Direktur perusahaan langsung memotong Fee Perusahaan sebesar 1% s/d 2?ngan total sebesar Rp.423.400.000,00 dari masing-masing nilai kontrak.
• Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik (Volume dan Mutu) Pekerjaan Pembuatan Tempat Cuci Tangan dan Sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 dan Tahun 2022,  dari hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan Volume terhadap hasil pekerjaan pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana APBA (Refocussing) Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh, termasuk didalamnya 10 (sepuluh ) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa, ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan ada juga ditemukan ketidaksesuaian antara volume terpasang dengan volume yang disyaratkan pada dokumen kontrak (SPK), dengan rincian kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

• Item sumur bor tidak dikerjakan tetapi diganti dengan penambahan wastafel, namun penambahan wastafel tersebut tidak dilakukan CCO/adendum kontrak kerja;
• Item perpipaan untuk saluran buang sesuai dokumen kontrak menggunakan pipa ukuran 2 inchi merk PVC + asesoris terpasang, namun temuan dilapangan yang terpasang ukuran 1 inchi dan merk pipa bervariasi;
• Item kran air sesuai dokumen kontrak menggunakan bahan stainless steel namun temuan dilapangan yang terpasang adalah kran air berbahan chroom;
• Item menara air sesuai dokumen kontrak menggunakan alas plat besi strip tebal 5 mm, namun temuan dilapangan ada yang terpasang menggunakan alas triplek;
• Item pompa air sesuai dokumen rencana kerja dan syarat-syarat tertera (pompa air submersible + box plat pengaman + intalasi lengkap fungsional), namun temuan dilapangan yang terpasang adalah pompa air biasa dengan berbagai merk;
• Terhadap item pipa instalasi dan pipa pembuangan terjadi kelebihan bayar karena tidak mengacu pada harga satuan (Unit Price) melainkan lumsum. (akibat tidak adanya perencanaan yang cermat).

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dari Auditor Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perawakilan Aceh Nomor SR-1682/PW01/5/2023, Tanggal 21 Juli 2023 tentang dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan langsung pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SLB, SMA dan SMK seluruh Aceh yang bersumber dari Dana APBA (Refocussing Covid-19) pada Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020 yang telah dilakukan oleh terdakwa terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar berjumlah Rp.225.183.901,29 (Dua Ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus satu rupiah koma dua puluh Sembilan) dengan rincian sebagai berikut :

-------- Perbuatan terdakwa MUSLIM IBRAHIM Bin Alm IBRAHIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 huruf a, c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ----------------------------------------------